Nusadua, baliwakenews.com
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Seminar Olahraga Disabilitas yang melibatkan awak media, di Ballroom Hotel Infinity 8, Nusadua Bali pada 19 Desember 2024. Seminar bertajuk “Ramah Disabilitas Adalah Tanggung Jawab Pemerintah dan Seluruh Lapisan Masyarakat” ini merupakan langkah penting Kemenpora dalam mendukung inklusivitas olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Seminar dibuka Dr. Ibnu Hasan, M.Pd selaku Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Kemenpora yang menyampaikan kegiatan diadakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas serta memperkuat pesan bahwa kesetaraan hak dan kesempatan bagi mereka adalah tanggung jawab bersama. Diharapkan, acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, menghapus stigma, serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah terhadap disabilitas.
Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Ambar Damanik, Staf Ahli Kemenpora Bidang Pencegahan Korupsi; Norman Yulian, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); dan Ibu Irul Trishima Atias, Analis Kebijakan Ahli Muda Deputi Penyandang Disabilitas. Sementara tampil sebagai moderator Andi Rahman, Analis Kebijakan Ahli Madya Asisten Deputi Penyandang Disabilitas.
Dalam sambutannya, Dr. Ibnu Hasan menekankan pentingnya percepatan terciptanya masyarakat yang ramah disabilitas. Ia menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui jalur formal, informal, dan komunitas.
“Kesetaraan itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat dan lebih beradab. Tidak ada jarak antara penyandang disabilitas dan kita semua. Kita harus berupaya agar sekolah inklusi dapat terwujud dan membangun toleransi dengan hati,” ujar Ibnu Hasan.
Narasumber lainnya, Ambar Damanik, menyampaikan bahwa Kemenpora telah menggelar Festival Olahraga Disabilitas (FOD) di 13 titik di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk meraih hak dan berprestasi.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Penyandang disabilitas kini diberikan kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, mereka tidak lagi dijauhi. Ada berbagai cabang olahraga yang tersedia, termasuk kejuaraan seperti Peparnas, Asean Paragames, dan Paralimpiade. Semua hambatan kini diberikan kesempatan yang sama untuk diatasi,” ungkap Ambar.
Norman Yulian, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan organisasi yang sah seperti National Paralympic Comitee (NPC), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Ia berharap bahwa kegiatan-kegiatan terkait disabilitas dapat lebih sering diekspos untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disabilitas bukanlah hal yang harus dikaitkan dengan charity atau belas kasihan. Disinilah peran media diharapkan, dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat luas.
“Sebelum adanya UU No. 8 Tahun 2016, disabilitas sering kali dianggap sebagai bentuk charity. Namun, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) di Paris, perubahan mulai terjadi. Kini, disabilitas dilihat sebagai hak yang setara,” kata Norman.
Dalam kesempatan yang sama, Irul Trishima Atias, Analis Kebijakan Ahli Muda Deputi Penyandang Disabilitas, menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal olahraga. Ia menjelaskan bahwa setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto, program-program olahraga disabilitas telah menjadi prioritas penting.
“Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, baik dalam hal hak asasi maupun bonus yang mereka terima. Ramah disabilitas menjadi bagian dari program pemerintah, yang meliputi persiapan atlet mulai dari usia SMP melalui talent scouting. Atlet junior ini dibina dan disekolahkan, dan sudah ada yang berpartisipasi dalam Asean Paragames dan Paralimpiade,” ujar Irul.
Seminar ini bukan hanya menjadi sarana untuk berbagi informasi, tetapi juga sebagai momentum penting untuk mendorong sinergi antar semua pihak dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Diharapkan, seminar ini dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun masa depan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
Dengan berbagai dukungan yang ada, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di bidang olahraga bukan lagi impian, tetapi sudah menjadi kenyataan yang patut dirayakan.
Selain dibidang olahraga saat ini pemerintah memberikan banyak kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berkiprah dan turut membangun bangsa, salah satunya dengan dibuka kesematan bagi disabilitas bergabung dengan kepolisian dan juga menjadi PNS. BWN-03
