Denpasar, Baliwakenews.com
Program bedah rumah di Bali dikebut. Dari target bantuan perumahan sebanyak 4.184 unit pada 2026, baru 1.410 unit yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) penerima bantuan. Sementara yang benar-benar rampung 100 persen baru mencapai 387 unit.
Capaian tersebut menjadi perhatian serius karena waktu pelaksanaan program tersisa sekitar tiga bulan.
Progres program perumahan itu dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali. Rapat diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9/2026) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengapresiasi dukungan Pemprov Bali terhadap percepatan program perumahan, termasuk surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati/wali kota untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Menurut Lilik, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar target pembangunan dan bantuan perumahan di Bali tidak tersendat.
Program bantuan perumahan di Bali sendiri menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2025, jumlah bantuan tercatat hanya 31 unit. Tahun 2026, targetnya melonjak menjadi 4.184 unit.
Namun, dari target tersebut, realisasi penerima yang telah mendapatkan SK baru mencapai 1.410 unit. Adapun rumah yang telah selesai dibangun atau direnovasi hingga 100 persen baru 387 unit.
Dengan waktu tersisa sekitar tiga bulan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dituntut mempercepat proses pelaksanaan agar target yang telah ditetapkan dapat dikejar.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Program perumahan di Bali tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni melalui skema bedah rumah. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja seni.
Di Denpasar, salah satu program tersebut berupa pembangunan satu tower rumah susun tipe 36 dengan 60 unit.
Selain itu, melalui program Kementerian PKP di luar APBN, Bali mendapat target 1.114 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sementara untuk Kredit Program Perumahan (KPP), capaian Bali tergolong tinggi. Realisasinya disebut telah mencapai 99,9 persen, dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri PKP Maruarar Sirait turut mengapresiasi tingginya penyaluran KUR Perumahan di Bali. Bahkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali disebut berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.
Menurut Maruarar, respons masyarakat Bali terhadap program tersebut cukup positif. Salah satu skema yang ditawarkan adalah suku bunga KUR Perumahan sebesar 5 persen sejak awal hingga kredit lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya.
Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena program perumahan tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Koster juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan kebutuhan hunian masyarakat di Bali.
Adapun Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati. BWN-03
