Mangupura, baliwakenews.com
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah besarnya porsi anggaran infrastruktur yang mencapai 59,80 persen.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Banggar DPRD Badung bersama TAPD di Ruang Rapat Madya Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Badung, Kamis (13/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Dari jajaran eksekutif, hadir Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba bersama jajaran TAPD.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, persetujuan KUA-PPAS Perubahan 2026 dilakukan setelah seluruh tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, proses tersebut diawali dengan rapat Banggar DPRD bersama TAPD. Setelah pembahasan selesai, tahapan dilanjutkan dengan penetapan dan keputusan DPRD mengenai KUA-PPAS Perubahan 2026 sebelum nantinya dituangkan dalam nota kesepakatan bersama.
“Jadi semua tahapan sudah kita lalui. Mudah-mudahan teman-teman tidak menganggap proses ini terkesan cepat,” ujar Anom Gumanti.
Ia menjelaskan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tidak menetapkan secara spesifik jarak waktu antara tahapan pembahasan dengan penetapan KUA-PPAS. Yang menjadi acuan adalah seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai mekanisme.
“Ketika tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan sesuai mekanisme, maka proses penetapan sudah boleh dilakukan,” jelasnya.
Anom menambahkan, sesuai ketentuan, penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 dilakukan pada minggu kedua Agustus. Karena rapat digelar pada hari terakhir minggu kedua Agustus, seluruh tahapan pembahasan dituntaskan pada hari yang sama.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar juga menekankan agar postur anggaran tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan porsi belanja infrastruktur. Berdasarkan pembahasan, anggaran infrastruktur dalam APBD Perubahan 2026 mencapai 59,80 persen.
Anom menilai besaran tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Badung.
“Ini luar biasa. Mungkin dalam APBD, ini pertama kali anggaran untuk infrastrukturnya sebesar itu,” katanya.
Menurut Anom, kebijakan tersebut relevan dengan karakter ekonomi Badung yang masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pendapatan daerah Badung disebut bersumber lebih dari 80 persen dari aktivitas pariwisata.
Karena itu, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dinilai memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan industri pariwisata. Infrastruktur yang memadai, mulai dari akses jalan hingga kelancaran lalu lintas, menjadi bagian penting dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan.
Sebaliknya, persoalan infrastruktur yang tidak tertangani dapat berdampak terhadap citra destinasi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kunjungan maupun okupansi akomodasi pariwisata.
“Kalau fasilitas dan infrastrukturnya bagus, tidak macet, dan orang merasa nyaman untuk berlibur ke sini, saya kira mudah-mudahan semakin hari Badung akan semakin baik dari sisi pendapatan,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Badung selanjutnya akan melanjutkan tahapan pembahasan APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. BWN-05
