Denpasar, Baliwakenews.com
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam keterangannya, Selasa 6 Januari 2026, menyampaikan bahwa perkembangan harga gabungan kabupaten/kota perhitungan inflasi di Provinsi Bali pada Desember 2025 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,40% (mtm).
Hal tersebut sesuai dengan rilis BPS Provinsi Bali pada 5 Januari 2026, yang juga memaparkan secara tahunan, inflasi Provinsi Bali mengalami peningkatan menjadi 2,91% (yoy) dari 2,51% (yoy) pada November 2025.
Inflasi Bali pada Desember 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan Nasional yang sebesar 2,92% (yoy).
“Capaian inflasi Bali sejalan dengan pertumbuhan Bali tahun 2025 yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,0-5,8% (yoy), ” ungkapnya.
Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota di Bali mengalami inflasi bulanan pada Desember 2025.
Denpasar mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,38% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,45% (yoy), diikuti Tabanan sebesar 1,02% (mtm) atau 2,70 (yoy). Selanjutnya, Singaraja mengalami inflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) atau inflasi tahunan 2,51% (yoy).
Lebih lanjut Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 1,12% (mtm) atau 2,37% (yoy).
Inflasi di Provinsi Bali terutama disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, seiring dengan keterbatasan pasokan akibat curah hujan tinggi di daerah sentra penghasil Bali. Berdasarkan komoditasnya, secara bulanan inflasi Desember 2025 terutama bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan pemeliharaan/service.
“Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang sari, kangkung, cabai merah, beras, dan tongkol diawetkan,” ujarnya.
Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode libur tahun baru dan berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Lebih lanjut, puncak musim hujan berisiko menyebabkan produksi hortikultura kurang optimal, gangguan distribusi, dan berpotensi meningkatkan risiko pertumbuhan hama dan organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura.
“Kewaspadaan tetap perlu dilakukan untuk mengawal stabilitas harga dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta libur Idulfitri dan Nyepi pada triwulan I 2026. Oleh karena itu, sinergi TPID perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras dan hortikultura, ” ujarnya.
Untuk menghadapi potensi tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali melalui implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Strategi 4K akan diperkuat melalui 3 (tiga) fokus utama yakni stabilitas pasokan, efisiensi distribusi, dan penguatan regulasi. Ke depan, TPID Provinsi dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Bali akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai upaya menjaga inflasi yang stabil melalui penguatan regulasi, stabilitas pasokan, dan efisiensi distribusi.
Lebih lanjut, Erwin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TPID seluruh Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali atas sinergi dan langkah konkret yang telah dilakukan secara konsisten, sehingga inflasi Bali tetap terjaga dan terkendali sepanjang tahun 2025.
Pada 2026 sinergi akan terus diperkuat melalui intensifikasi operasi pasar yang terencana, pengawasan dan percepatan penyaluran SPHP, penguatan produksi dalam daerah, kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun dengan luar Bali, peningkatan efisiensi rantai pasok pangan, dan membangun ekosistem ketahanan pangan yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi.
Sinergi pengendalian inflasi pangan juga mencakup kolaborasi antara pelaku hulu dan hilir, mulai dari petani, penggilingan, Perumda pangan, KDKMP, SPPG, hingga sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe), yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2026 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. BWN-03
