Mangupura, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan organisasi adat di Bali tidak boleh sekadar menjadi wadah formal atau kelompok eksklusif. Ia menuntut organisasi berbasis kekerabatan justru tampil sebagai kekuatan pemersatu sekaligus ikut menyelesaikan persoalan nyata Bali, mulai dari sampah hingga infrastruktur.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Minggu (12/4/2026).
“Organisasi adat tidak hanya sebagai wadah, tetapi harus menjadi kekuatan yang mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan zaman,” tegas Koster.
Ia mengingatkan, keberadaan organisasi adat tidak boleh memicu fragmentasi sosial di masyarakat Bali. Sebaliknya, organisasi harus memperkuat loyalitas kepada leluhur (kawitan) sekaligus memberi kontribusi nyata bagi Bali.
“Bergabung dalam organisasi bukan untuk membentuk paksi-paksi di masyarakat, tetapi memperkuat pengabdian yang berdampak bagi Bali,” ujarnya.
Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta, menyambut arahan tersebut dengan mengajak seluruh anggota memperkuat semangat pengabdian dan menjaga jati diri sebagai masyarakat adat Bali.
“Kita bersatu bukan untuk menjadi lebih besar, tetapi memahami jati diri dan mengabdi demi kesejahteraan bersama,” katanya.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengaku banyak belajar dari kepemimpinan Koster, terutama dalam implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dinilai memiliki arah pembangunan jangka panjang.
“Saya banyak belajar dari Pak Gubernur. Beliau sangat visioner dan sudah memikirkan haluan Bali 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Adi Arnawa juga mengungkapkan, dirinya kerap mendapat arahan langsung dari Koster dalam menghadapi tantangan pembangunan berbasis budaya Bali.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti kemampuan Koster dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai proyek strategis Bali mendapat dukungan APBN.
“Kita harus bersyukur memiliki Gubernur seperti Pak Koster yang memiliki kemampuan lobi luar biasa ke pusat,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga memaparkan proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang krisis sampah, terutama pasca penutupan TPA Suwung.
PSEL ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027 dengan teknologi insinerasi modern yang mampu mengonversi sampah residu menjadi energi listrik. Proyek ini akan menangani sampah kawasan Sarbagita Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Selain pengelolaan sampah, Koster juga menyoroti pembangunan infrastruktur kawasan suci di Bali, antara lain:
Parkir bertingkat di Pura Ulun Danu Batur untuk mengurai kemacetan
Renovasi pelinggih di Pura Besakih dengan pakem tradisional
Penguatan jalan akses menuju kawasan pura
Mitigasi longsor di wilayah perbukitan
Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum juga mengalokasikan Rp1,27 triliun untuk 206 paket pembangunan infrastruktur Bali tahun 2026.
Program tersebut meliputi Sistem penyediaan air minum (SPAM), Pengamanan pantai rawan abrasi, Shortcut Singaraja–Mengwitani, Sistem sanitasi kawasan wisata.
Lokasabha VI PBMM Kabupaten Badung ini turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, Anggota DPRD Badung Ida Cokorda Mengwi XIII, Ketua PBMM Provinsi Bali, tokoh adat, serta unsur Tripika se-Kabupaten Badung. BWN-03
