Mangupura, baliwakenewa.com
Fraksi Badung Gede mengharapkan Pemerintah Kabupaten Badung menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru. Selama ini pendapatan Pemkab Badung masih didominasi oleh pajak hotel dan restoran. Hal itu terpuak dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi Badung Gede dalam Rapat Paripurna Dewan, dibacakan oleh Ketua Fraksi Made Retha, Rabu 16 Agustus 2023, Fraksi Badung Gede, kata Made Retha telah menyimak, mencermati dan menganalisis penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2020 tetang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan.
“Setelah kami menyimak, mencermati dan selanjutnya menganalisis penjelasan Bapak Bupati Badung pada pembukaan paripurna masa persidangan kedua, dapat kami pahami dengan baik. Namun, kami memberikan saran, masukan dan pendapat yang mungkin dapat bermanfaat dalam membangun Kabupaten Badung kedepan, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk memberi peran dalam pembangunan Badung,” terangnya.
Karena itu, pihaknya sangat berharap pemerintah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak, karena masih ada hotel dan restoran yang belum oprasional sampai sekarang sebagai dampak covid-19. Terlebih, PAD Badung masih didominasi oleh pajak hotel dan restoran.
“Kami sangat berharap pemerintah tidak henti-hentinya mengedukasi wajib pajak. Selain itu kami harapkan pemerintah juga dapat menciptakan sumber-sumber lain dalam menjaga pendapatan daerah, sebagai inovasi baru yang cukup fundamental sehingga menjadi kebanggaan kita semua,” ungkapnya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah agar tetap memperjuangkan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik terus mengalami peningkatan dari sebelumnya. Sebab, melihat dari pertumbuhan pendapatan, pihaknya optimis rencana anggaran pendapatan tahun anggaran 2023 akan terlampaui.
“Sehingga kita akan memiliki silpa yang surplus, jika silpa surplus dapat digunakan sebagai safety terhadap anggaran dikemudian. Sebab, kita cukup berpengalaman dengan bencana pandemi covid-19 yang membuat kita melakukan berbagai perubahan kebijakan,” katanya.
Disisi lain, Fraksi Badung Gede menyotori belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer yang sebelumnya dirancang pada APBD induk 2023 sebesar Rp.6.060.468.111.324,00. Angka ini mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.8.466.485.043.915,00 atau meningkat sebesar Rp.2.406.016.932.591,00.
“Kami sangat menyadari, karena kita telah memasuki tahun politik maka perlu kita hati-hati dalam penggunaannya. Namun, perlu disadari bahwa pembangunan di Badung akan terus tumbuh dan berkembang dari tahun ketahun, untuk itu belanja daerah agar tetap mengacu pada pendapatan daerah dengan berdasarkan skala prioritas pembangunan,” katanya.
Selai itu, pihaknya berharap belanja hibah tahun anggaran 2023, perlu mendapat kepastian tentang pagu indikatif setiap pihak. Tak hanya itu, dalam menginput dapat diberikan lebih awal, sehingga semua anggota DPRD Badung memiliki pandangan yang sama tentang hibah pokir atau pokir non hibah.
“Kami sering terlambat mendapat informasinya, melihat pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, begitu juga dari aspek peraturan dan kepatutan dapat dibenarkan untuk melakukan kenaikan harga, sehingga setiap partai politik yang ada di kabupaten badung dapat menjalankan program yang direncanakannya dengan baik,” jelasnya. BWN-05
