Kreneng, baliwakenews.com
Dualisme kepemimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang sudah berlangsung 5 (lima) tahun menemui titik terang dengan diakuinya Dekopin dibawah kepemimpinan Bambang Haryadi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dekopin Wilayah Provinsi Bali, I Wayan Murja, SE., MM., di Denpasar saat rapat terbatas dengan para pengurus Dekopinwil Bali, Senin 3 Februari 2025.
Wayan Murja menyampaikan berita gembira tersebut dan mengajak para pengurus Dekopinwil Provinsi Bali untuk melakukan langkah rekonsiliasi. “Setelah 5 tahun terjadi dualisme kepemimpinan di Dekopin pusat hingga ke daerah, akhirnya Pemerintah melalui Menteri Hukum mengakui dan mengesahkan Dekopin di bawah pimpinan Bambang Haryadi yang merupakan hasil Munas Rekonsiliasi pada 27 sampai dengan 29 Desember 2024 di The Sultan Hotel Jakarta. Ini merupakan tonggak sejarah bagi Dekopin,” ujar Wayan Murja.
Wayan Murja menuturkan setelah Munas Rekonsiliasi menetapkan Bambang Haryadi sebagai ketua umum yang langsung bergerak cepat pada 15 Januari 2025 mengirim surat ke Menteri Hukum. “Setelah surat diterima oleh Menhum dan melakukan penelitian bagaimana proses jalannya Munas Desember 2024 itu, kemudian juga berkonsultasi dengan menteri sekretaris negara terkait dengan adanya Keppres 6 tahun 2011 yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dekopin dan Mensesneg menyatakan bahwa Keppres 6 tahun 2011 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan hal itu Menkum mengakui keberadaan daripada kepengurusan Dekopin di bawah Bambang Haryadi, mengakui dan mengesahkan bahkan nanti akan mendaftarkan ke Lembaran Administrasi Negara, tuturnya.
Wayan Murja mengatakan pengakuan tersebut merupakan suatu momentum sejarah yang sangat luar biasa yaitu untuk perjalanan Dekopin kedepannya.
“Ini akan menjadi tonggak baru bagi kemajuan koperasi di Indonesia, karena kita selama 5 tahun ini kurang lebih boleh dikatakan tercerai berai, tidak searah ini sangat membuat gerakan Koperasi Indonesia bingung dewan koperasinya yang mana sebenarnya?. Nah oleh karena itu sesuai dengan arahan dari kantor pusat maka kita tentunya akan mengajak teman-teman yang selama ini kurang sependapat/ berbeda pandangan, kita akan mengajak untuk melakukan rekonsiliasi hal ini juga sudah dilakukan di pusat Jakarta,” ujarnya .
Lebih lanjut dikatakan ini menjadi momentum bagi Dekopinwil di daerah-daerah melakukan rekonsiliasi. “Bagaimana kedepannya biar kita menyatu karena pada intinya sesuai dengan amanah undang-undang Dekopin adalah satu-satunya wadah gerakan koperasi. Bagaimanapun juga kita akui teman-teman yang beda pendapat itu adalah juga menggerakkan gerakan koperasi secara real. Kita akan rangkul bersama-sama, akan kita rekonsiliasi supaya menjadi bersatu,” tandasnya.
Saat ini pihaknya tengah menunggu surat edaran dari Kementerian Koperasi terkait pengesahan Kepengurusan Dekopin yang dinakhodai Bambang Haryadi, yang juga akan mencantumkan kepengurusan Dekopin hingga ke daerah.
“Setelah itu kami baru akan bergerak melakukan audiensi ke dinas terkait termasuk ke Gubernur. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih kondusif nantinya ke depan,” ucap Murja berharap.
Ia juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pengurus Dekopinwil yang telah berjuang bersama. “Saya harapkan ke depan bisa terus bersama-sama bergerak untuk mengawal gerakan Koperasi. Kedepannya yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi aset-aset Dekopinwil Provinsi Bali yang selama 5 tahun ini kita tidak pegang,” pungkas Wayan Murja.
Hadir dalam rapat pengurus Dekopinwil Bali yaitu I Wayan Suardika, I Nengah Rasna, I Made Mudiardana, Gede Sutmasa, Nyoman Sarna, Anak Agung Gede Jagra, Putu Rupani, Putu Delly, I Made Durya. BWN-03
