Denpasar, Baliwakenews.com
DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-28 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 sekaligus pidato satu tahun kepemimpinan periode 20 Februari 2025–20 Februari 2026 oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (25/3/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Bali.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran Forkopimda, dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya menegaskan bahwa penyampaian LKPJ menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. DPRD akan mencermati seluruh capaian serta program prioritas yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan capaian satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Giri Prasta sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa periode 2025–2030 menjadi fondasi awal pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun (2025–2125).
“Periode 2025–2030 adalah fondasi utama. Kalau ini gagal, akan berpengaruh terhadap arah pembangunan Bali 100 tahun ke depan,” ujar Koster dalam pidatonya.
Koster menjelaskan pembangunan Bali dijalankan melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan enam bidang prioritas, yakni budaya dan adat, kesehatan–pendidikan, ekonomi kerthi Bali, infrastruktur, lingkungan dan energi, serta transformasi digital dan keamanan.
Di hadapan DPRD Bali, Koster juga memaparkan sejumlah capaian strategis, di antaranya penerbitan 10 perda strategis, enam pergub prioritas, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi berbasis lokal.
Di sektor ekonomi, Pemprov Bali mendorong penguatan ekonomi berbasis lokal melalui enam sektor unggulan, seperti pertanian organik, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis budaya.
Dikatakan, budidaya kelapa juga dipercepat untuk mendukung produksi arak Bali yang mulai menembus pasar global.
“Produk arak Bali di duty free bandara laku keras, bahkan mengalahkan produk luar,” ungkapnya.
Jumlah wisatawan asing ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang. Namun, hanya 35,4 persen yang membayar pungutan wisatawan asing dengan total penerimaan Rp369 miliar.
Koster menegaskan akan menertibkan vila ilegal dan penyewaan berbasis digital yang belum membayar pajak.
Kebijakan tegas lainnya adalah penanganan sampah. Pemprov Bali menargetkan penutupan total TPA Suwung pada Agustus 2026. Mulai April 2026, sampah organik tidak boleh lagi dibuang ke TPA.
Sebagai solusi, Pemprov Bali menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik dengan kapasitas 1.200 ton per hari.
Sementara pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, termasuk lanjutan shortcut Singaraja–Mengwi, pembangunan pelabuhan, serta penataan kawasan wisata. Transportasi publik Trans Metro Dewata juga akan dievaluasi agar lebih efektif.
Di sektor energi, Bali diarahkan menuju kemandirian energi ramah lingkungan. Saat ini pasokan listrik Bali mencapai 1.450 MW dan akan ditingkatkan menjadi 1.550 MW melalui pembangunan pembangkit energi bersih berbasis gas.
Rapat Paripurna DPRD Bali ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus memastikan arah pembangunan Bali berjalan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang 100 tahun ke depan.
