Distribusi Vaksin Macet Ekonomi Bali Stagnan

Distribusi Vaksin Macet Ekonomi Bali Stagnan Denpasar, baliwakenews.com Pertumbuhan ekonomi Bali selama pandemi Covid-19 terus mengalami penurunan bahkan mencapai minus 1,2 persen pada kuartal I di 2020, terus menurun hingga -11,06 persen pada kuartal II, minus 12,32 persen pada kuartal III dan minus 12, 21 persen pada kuartal IV. Melihat data ini Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE.,M.Si., Selasa, 27 April 2021, mengungkapkan kegelisahannya bila kondisi masih seperti ini bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Bali stagnan di level yang sama. "Kami pernah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akan sedikit membaik di triwulan kedua tahun 2021 dengan asumsi tidak terlalu banyak terjadi penambahan kasus baru Covid- 19, vaksinasi yang sesuai jadwal serta selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Akan tetapi sepertinya itu akan terkoreksi kembali mengingat ada beberapa catatan kami yang justru terjadi diantaranya beberapa kabupaten/kota di Bali kembali terdegradasi masuk zone merah Covid- 19 (Denpasar,Badung,Gianyar, Buleleng, red) yang terjadi karena semakin kendornya disiplin masyarakat akan penerapan prokes," paparnya. Selain itu mulai tersendatnya pasokan vaksin dan juga masih belum jelasnya ijin edar vaksin merah putih dan vaksin nusantara yang dikembangkan oleh Indonesia, diprediksi akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali. "Beberapa hal tersebut yang sekiranya menurut perkiraan kami akan sedikit membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali belum sepenuhnya bisa meningkat," tukasnya. Proyeksi tersebut diperkuat dengan data yang diliris oleh Bank Indonesia terkait dengan turunnya peredaran uang di Bali hingga mencapai 55 persen di triwulan I pada 2021 ini. "Dari data BI outflow uang triwulan I Rp1, 75 Triliun sedangkan pada triwulan yang sama di tahun kemarin (2020,red) tercatat mencapai Rp. 4 Triliun, " ungkapnya. Sedikit banyak yang menyebabkan adalah laju aktifitas perekonomian Bali masih sangat terbatas sekali, akibat tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara dan turunnya kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Hal tersebut menurut Krisna, berdampak langsung terhadap "supply dan demand" dari barang serta transaksi juga otomatis berkurang. "Itu juga yang menurut analisis kami membuat laju pertumbuhan ekonomi Bali belum bisa terdongkrak maksimal, " katanya. Untuk mencegah terus merosotnya pertumbuhan ekonomi Bali, kebijakan- kebijakan yang sudah diimplementasikan pemerintah sebelumnya seperti subsidi, restrukturisasi kredit, pemberian bantuan bagi pelaku usaha harus tetap dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Ditambah lagi pemerintah berencana akan membantu memberikan keringanan kredit usaha rakyat bagi UMKM hingga plafon kredit Rp 100 juta tanpa jaminan. "Nah peluang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat memperkuat struktur modal bagi penguatan skala produksi," tandasnya. Selain itu, Krisna menghimbau Pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah perlu membantu memfasilitasi produk - produk UMKM di sektor hulu agar bisa diterima dalam pasar - pasar potensial (hilir, red) yang sudah ada. "Bila perlu Pemerintah juga memfasilitasi ke pasar - pasar baru. Dengan strategi ini proses aktifitas transaksi dapat tetap terjaga sehingga sedikit banyak mampu menggerakkan sektor riil, " pungkas Krisna. *BWN-03 Foto : Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE.,M.Si., 

Denpasar, baliwakenews.com

Pertumbuhan ekonomi Bali selama pandemi Covid-19 terus mengalami penurunan bahkan mencapai minus 1,2 persen pada kuartal I di 2020, terus menurun hingga -11,06 persen pada kuartal II, minus 12,32 persen pada kuartal III dan minus 12, 21 persen pada kuartal IV. Melihat data ini Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia, Putu Krisna Adwitya Sanjaya, SE.,M.Si., Selasa, 27 April 2021, mengungkapkan kegelisahannya bila kondisi masih seperti ini bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Bali stagnan di level yang sama.

“Kami pernah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali akan sedikit membaik di triwulan kedua tahun 2021 dengan asumsi tidak terlalu banyak terjadi penambahan kasus baru Covid- 19, vaksinasi yang sesuai jadwal serta selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Akan tetapi sepertinya itu akan terkoreksi kembali mengingat ada beberapa catatan kami yang justru terjadi diantaranya beberapa kabupaten/kota di Bali kembali terdegradasi masuk zone merah Covid- 19 (Denpasar,Badung,Gianyar, Buleleng, red) yang terjadi karena semakin kendornya disiplin masyarakat akan penerapan prokes,” paparnya.

Selain itu mulai tersendatnya pasokan vaksin dan juga masih belum jelasnya ijin edar vaksin merah putih dan vaksin nusantara yang dikembangkan oleh Indonesia, diprediksi akan menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali. “Beberapa hal tersebut yang sekiranya menurut perkiraan kami akan sedikit membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali belum sepenuhnya bisa meningkat,” tukasnya.

Proyeksi tersebut diperkuat dengan data yang diliris oleh Bank Indonesia terkait dengan turunnya peredaran uang di Bali hingga mencapai 55 persen di triwulan I pada 2021 ini. “Dari data BI outflow uang triwulan I Rp1, 75 Triliun sedangkan pada triwulan yang sama di tahun kemarin (2020,red) tercatat mencapai Rp. 4 Triliun, ” ungkapnya.

Sedikit banyak yang menyebabkan adalah laju aktifitas perekonomian Bali masih sangat terbatas sekali, akibat tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara dan turunnya kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Hal tersebut menurut Krisna, berdampak langsung terhadap “supply dan demand” dari barang serta transaksi juga otomatis berkurang. “Itu juga yang menurut analisis kami membuat laju pertumbuhan ekonomi Bali belum bisa terdongkrak maksimal, ” katanya.

Untuk mencegah terus merosotnya pertumbuhan ekonomi Bali, kebijakan- kebijakan yang sudah diimplementasikan pemerintah sebelumnya seperti subsidi, restrukturisasi kredit, pemberian bantuan bagi pelaku usaha harus tetap dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Ditambah lagi pemerintah berencana akan membantu memberikan keringanan kredit usaha rakyat bagi UMKM hingga plafon kredit Rp 100 juta tanpa jaminan. “Nah peluang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat memperkuat struktur modal bagi penguatan skala produksi,” tandasnya.

Selain itu, Krisna menghimbau Pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah perlu membantu memfasilitasi produk – produk UMKM di sektor hulu agar bisa diterima dalam pasar – pasar potensial (hilir, red) yang sudah ada.

“Bila perlu Pemerintah juga memfasilitasi ke pasar – pasar baru. Dengan strategi ini proses aktifitas transaksi dapat tetap terjaga sehingga sedikit banyak mampu menggerakkan sektor riil, ” pungkas Krisna. *BWN-03

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: