Mangupura, baliwakenews.com
Belum sinkronya kebijakann pusat dengan daerah dalam bidang pemulihan pariwisata di Bali, kembali menuai sorotan kalangan DPRD Bali. Pemerintah pusat diharapkan bisa membangun regulasi secara matang. Semua regulasi yang dikeluarkan masing-masing kementrian harus ada keterkaitannya sehingga menjadi suatu keputusan bersama. Hal ini diungkapkan anggota DPRD Bali, Wayan Disel Astawa menyikapi kebijakan pusat yang terus berubah-ubah mengenai wisatawan masuk ke Bali.
Politisi asal Desa Ungasan, Kabupaten Badung tersebut juga mengungkapkan, jangan ada tumpang tindih regulasi yang membuat masyarakat bingung. “Sehingga jajaran terbawah, provinsi maupun kabupaten sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat mendapatkan kepastian dari sebuah regulasi yang dikeluarkan,”ujar Selasa 9 November 2021.
Disel Astawa yang juga Bendesa Adat Ungasan juga mempertanyakan terkait karantina yang harus dijalani wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sebab sesuai informasi yang diperolehnya di negara lain tidak menerapkan karantina saat wisatawan berkunjung ke sebuah kota yang menjadi tujuan wisata. “Kalau informasi itu benar, hal ini harus dijadikan evaluasi. Bagaimana, yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Bali dan bagi pemimpin Bali. Lakukanlah sesuatu yang terbaik bagi Bali,”ajaknya.
Disel Astawa kembali mengingatkan Provinsi Bali yang dipimpin orang Bali (putra Bali) Bupatinya juga demikian. Mestinya secara psikologis Bali adalah tumpuan dan harapan masa depan masyarakat Bali adalah sektor pariwisata. “Nah jika masih memberikan regulasi tumpang tindih, menjadi pertanyaan bagi kita, Bali mau dikemanakan,” tanyanya.
Jangan sampai jika pemerintah memiliki agenda kegiatan kata Disel Astawa, regulasinya menjadi kendor. “Tapi jika masyarakat ingin mencari makan malah regulasinya kembali diperketat. Sebentar lagi pertemuan G20, kran dibuka kalau tidak ada even itu, pasti ditutup lagi,”keluhnya.
Sekarang ini yang menjadi perhartian masyarakat menurut Disel Astawa adalah biaya PCR yang cukup tinggi sebelumnya. Namun, setelah presiden mengeluarkan keputusan harganya menjadi turun.
“Berarti gampang sekali memberikan naik, turun (biaya PCR) berarti hal ini tidak ada kajian tentang hal itu. Jika karantina bagi wisatawan masih diberlakukan untuk apa vaksinasi hingga dua kali itu dilaksanakan.
Secara prinsip semua orang ingin sehat. Dan kewjiban orang sehat itu juga bagian perhatian pemerintah sehingga dibangun rumah sakit,”imbuhnya.
Jika regulasi seperti ini masih dilaksanakan menurut Disel Astawa tentunya akan menyebabkan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Bali. “Berapa persen orang yang taraf hidupnya menengah ke atas, masih bisa dihitung dengan angka.Jika kita bandingkan dengan masyarakat menengah ke bawah, tentu lebih banyak masyarakat menengah ke bawah, jadi kalo mereka berkunjung kena PCR, Swab Antigen tentu ini akan sangat mengurangi kunjungan wisatawan. Ini harus dilakukan pembahasan komperhenship bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan ke lemerintah pusat,”harapnya.
Terkait libur nataru (natal dan tahun baru) Disel Astawa berharap pengalaman pahit tahun lalu tidak terulang dengan adanya kebijakan yang membuka dan menutup DTW.
“Bulan Desember, semua obyek mau persiapan buka, keluar kebijakan harus ditutup lagi. Konsistenlah kita terhadap keputusan yang akan memberikan kita dampak positif terhadap pariwisata Bali. Keluarkanlah regulasi yang berdampak terhadap kebangkitan pariwisata Bali,”terang Ketua DPC Gerindra Kabupaten Badung itu. BWN-05
