Denpasar, Baliwakenews.com
Posyandu di Bali mulai didorong naik kelas. Tak lagi hanya berkutat pada penimbangan balita dan layanan kesehatan, Posyandu kini diproyeksikan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara lebih luas.
Arah baru tersebut kembali ditegaskan dalam Pelatihan Posyandu ke-10 yang dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bali, Senin (10/8/2026).
Sebanyak 111 kader Posyandu dari Kabupaten Buleleng mengikuti pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kader menghadapi transformasi pelayanan dasar berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Enam sektor tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Transformasi ini membuat peran kader Posyandu menjadi jauh lebih strategis. Mereka tidak hanya dituntut mampu memberikan edukasi kesehatan, tetapi juga mengenali berbagai persoalan pelayanan dasar yang dihadapi warga dan membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan pemerintah.
I Made Dwi Dewata menegaskan, posisi kader sangat penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kader menjadi pihak yang bersentuhan langsung dengan warga sekaligus memiliki peluang paling besar untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tingkat bawah.
“Transformasi Posyandu ini harus kita dorong bersama agar Posyandu mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan terintegrasi. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga mendukung enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi Dewata, keberhasilan transformasi Posyandu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
Karena itu, kader tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis. Mereka juga perlu memahami berbagai jenis pelayanan dasar, mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta membangun koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para kader mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peran Posyandu dalam transformasi pelayanan dasar,” katanya.
Ia berharap ilmu yang diperoleh 111 kader Buleleng tidak berhenti di ruang pelatihan. Para kader diminta menerapkannya di wilayah masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin dekat, cepat dan responsif.
Dwi Dewata juga menaruh harapan besar kepada para peserta untuk menjadi penggerak transformasi Posyandu di wilayah masing-masing.
Kader diharapkan mampu mengenali persoalan yang dihadapi masyarakat sejak dini dan membantu memastikan warga memperoleh akses pelayanan dasar sesuai kebutuhannya.
Dengan demikian, Posyandu tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik yang menyentuh berbagai kebutuhan dasar warga.
Pelatihan Posyandu ke-10 ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan Posyandu hingga tingkat desa.
Penguatan kapasitas kader dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya pelayanan dasar yang inklusif, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Jika kapasitas kader semakin kuat, Posyandu berpeluang memainkan peran yang lebih besar sebagai instrumen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pembangunan masyarakat dari tingkat paling bawah.
Transformasi Posyandu pada akhirnya bukan sekadar mengubah tugas kader. Lebih jauh, ini merupakan upaya mendekatkan negara dengan masyarakat melalui pelayanan dasar yang hadir langsung di tengah desa. BWN-03
