Mangupura, Baliwakenews.com
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung meraih penghargaan Highest Social Media Reach & Engagement sebagai Bawaslu kabupaten/kota dengan interaksi media sosial tertinggi. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas capaian pengelolaan media sosial sekaligus tantangan untuk memperkuat penyampaian informasi pengawasan Pemilu yang lebih relevan bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kehumasan Bawaslu Provinsi Bali dan Pemantauan Publikasi serta Pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Badung, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan yang diikuti Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) serta staf kehumasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali itu menjadi momentum evaluasi strategi komunikasi publik lembaga pengawas Pemilu di tengah perkembangan media digital.
Capaian Bawaslu Badung menunjukkan tingginya interaksi masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan melalui kanal media sosial kelembagaan. Namun, penguatan kehumasan tidak cukup hanya mengejar jangkauan dan jumlah interaksi. Informasi yang disampaikan juga harus mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan Pemilu dan mendorong partisipasi publik.
Anggota Bawaslu Provinsi Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menegaskan bahwa perkembangan era digital menuntut lembaga pengawas Pemilu menyampaikan informasi secara cepat, transparan, berbasis data dan fakta, serta berkualitas.
Menurutnya, pola komunikasi publik Bawaslu perlu bergeser dari sekadar memublikasikan aktivitas internal menuju penyajian informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Di era digital ini, kita dituntut mampu memahami apa yang diinginkan masyarakat. Kita harus menggeser mindset bahwa Bawaslu adalah lembaga masyarakat,” tegas Wiratma.
Bawaslu Bali Dorong Publikasi Lebih Substantif
Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta, menilai dinamika kepemiluan, termasuk perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), semakin membutuhkan sinergi, koordinasi, dan transparansi di antara para penyelenggara Pemilu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, I Made Adi Parwata, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa perkembangan media di Bali telah menunjukkan kemajuan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah ketimpangan yang perlu menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bersama.
Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan bahwa kehumasan bukan sekadar sarana publikasi kegiatan lembaga. Lebih dari itu, kehumasan harus menjadi jembatan yang menghubungkan kerja-kerja pengawasan dengan kebutuhan informasi masyarakat.
Ia meminta jajaran kehumasan Bawaslu kabupaten/kota lebih memprioritaskan publikasi hasil pengawasan, pendidikan kepemiluan, serta informasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sebaliknya, kegiatan rutin dan aktivitas internal yang tidak memiliki nilai informasi publik tidak harus selalu dipublikasikan.
Ariyani juga mengingatkan agar setiap kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dievaluasi secara berkala dan menghasilkan umpan balik yang jelas. Bawaslu Bali, lanjutnya, akan memperjuangkan peningkatan sarana dan prasarana kehumasan di tingkat kabupaten/kota.
Penghargaan Jadi Tantangan Perkuat Kepercayaan Publik
Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat, capaian Bawaslu Badung menjadi modal untuk memperkuat komunikasi publik yang lebih terbuka dan informatif.
Tantangannya adalah memastikan tingginya interaksi tidak berhenti pada angka jangkauan dan keterlibatan pengguna, tetapi juga berdampak pada peningkatan literasi kepemiluan serta pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengawasan Pemilu.
Kegiatan tersebut ditutup dengan apresiasi Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, terhadap jajaran kehumasan Bawaslu kabupaten/kota se-Bali yang selama ini telah memublikasikan berbagai kerja pengawasan.
Wirka juga mendorong seluruh jajaran pengawas Pemilu meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik atau public speaking. Kemampuan tersebut dinilai penting agar hasil pengawasan dapat disampaikan secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Dengan penguatan strategi komunikasi digital, kualitas publikasi, serta kemampuan komunikasi para pengawas, kehumasan Bawaslu diharapkan tidak sekadar menjadi etalase kegiatan lembaga. Lebih jauh, kehumasan harus menjadi instrumen strategis untuk membangun keterbukaan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, khususnya di Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. BWN-03
