Jakarta, Baliwakenews.com
Bali kembali ditegaskan sebagai mesin devisa pariwisata nasional. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Wayan Koster, Lasarus, serta Kementerian terkait, dorongan percepatan pembangunan infrastruktur strategis Bali mengemuka sebagai kebutuhan mendesak.
Rapat yang digelar Rabu (8/4/2026) itu menyoroti kontribusi besar Bali terhadap ekonomi nasional yang dinilai belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur memadai.
Dalam paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara total wisatawan domestik dan mancanegara mencapai 16,3 juta orang.
Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun, atau lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.
Koster memaparkan sejumlah persoalan krusial yang harus segera ditangani, antara lain abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, persoalan sampah serta keterbatasan pelabuhan dan jalan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis yaitu underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara dan pelabuhan logistik Karangasem dan Klungkung
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang ke Bali Utara atau Timur agar tidak menumpuk di satu titik,” ujar Koster.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga.
“Dari Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus, angka itu bisa menyusut drastis,” tegasnya.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif relatif kecil dibanding kontribusinya.
“Untuk pengamanan pantai saja hanya sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang,” katanya.
Selain infrastruktur darat dan laut, DPR juga menyoroti akses penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi kendala.
“Ke Bali sekarang terasa sulit, terutama wisatawan domestik. Cari tiket susah, pergi susah, pulang juga susah,” ujar Lasarus.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga Bali sebagai destinasi wisata dunia sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Dengan kontribusi devisa yang besar, Komisi V DPR RI menilai percepatan pembangunan infrastruktur Bali bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia. BWN-03
