Mangupura, baliwakenews.com
Jimbaran tidak hanya terkenal dengan pantai dan deretan kafe seafood-nya. Di balik pesona pariwisata, desa adat di kawasan selatan Bali ini tengah menghadapi persoalan serius: bagaimana mengelola sampah dengan baik tanpa memberatkan warganya.
Sejak lama, Desa Adat Jimbaran sadar bahwa persoalan sampah tak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara lama. Alih-alih membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang biayanya amat besar, desa memilih menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, Jimbaran Lestari, sebuah pengelola sampah yang sudah berpengalaman.
Namun, di balik langkah maju ini muncul ganjalan baru, yakni biaya. Bendesa Adat Jimbaran, Anak Agung Made Rai Dirga, mengakui persoalan pembiayaan jadi tantangan utama. “Kalau dihitung, minimal Rp150 ribu per kepala keluarga per bulan. Padahal saat ini warga rata-rata hanya bayar Rp60 ribu. Kalau naik 100–200 persen, wajar kalau mereka keberatan,” ujarnya.
Desa Adat kini berada di persimpangan. Di satu sisi, pengelolaan sampah harus berjalan agar lingkungan tetap bersih dan pariwisata tidak tercoreng. Di sisi lain, kenaikan biaya bisa jadi beban berat bagi warga.
“Makanya kami sudah bersurat ke Pemkab, berharap ada subsidi. Supaya biaya tidak sepenuhnya jatuh ke masyarakat,” tambahnya.
Selain berharap pada subsidi pemerintah, Desa Adat Jimbaran juga mencoba mengajak komponen pariwisata ikut bertanggung jawab. Semua hotel besar di kawasan itu diundang untuk memastikan hanya sampah kering yang keluar dari hotel, sementara sisa makanan dan limbah organik diolah sendiri.
Bahkan, wacana subsidi silang pun mencuat. Hotel akan dikenai biaya lebih tinggi, sehingga beban warga bisa dikurangi. “Ya semacam subsidi silang. Hotel kan juga bagian dari penghasil sampah,” kata Rai Dirga.
Jimbaran tak sendirian menghadapi dilema ini. Di Kedonganan, misalnya, biaya operasional TPST bisa mencapai Rp120 juta per bulan. Jumlah yang fantastis untuk ukuran desa, apalagi jika harus ditanggung tanpa hasil pengolahan yang signifikan.
“Kalau TPST bisa menghasilkan profit dari daur ulang, itu ideal. Tapi realitanya, untuk gaji pekerja dan biaya listrik saja sudah berat,” ungkapnya.
Harapan kini tertuju pada pemerintah daerah. Rai Dirga dijadwalkan bertemu Sekda Kabupaten Badung untuk membicarakan mekanisme subsidi. Harapannya sederhana, agar warga tidak harus memikul beban sendirian.
“Kalau beban masyarakat bisa ditekan, mereka tentu lebih legawa. Yang penting, sampah tetap terkelola dan lingkungan kita terjaga,” pungkasnya. BWN-04
