Tabanan, baliwakenews.com
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan memastikan tidak ada fasilitas mewah maupun praktik pungutan liar (pungli) bagi warga binaan. Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya persoalan fasilitas dan dugaan praktik pungli di sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang belakangan menjadi sorotan publik Tanah Air.
Kepala Lapas Kelas IIB Tabanan, Basuki Raharjo saat acara ramah tamah dengan media, Jumat (2/10/2026) mengatakan pihaknya telah menyampaikan kejadian yang mencuat di Lapas Cibinong dan Rutan Pondok Bambu kepada seluruh jajaran sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran agar tidak terjadi di Lapas Tabanan.
“Kejadian tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran untuk menjadi pembelajaran agar tidak terjadi seperti itu di Lapas Tabanan. Saya jamin dan pastikan fasilitas mewah ataupun pungli tidak ada di sini, ” tegas Basuki.
Saat ini Lapas Kelas IIB Tabanan dihuni 223 warga binaan. Dari jumlah tersebut, tidak terdapat warga negara asing (WNA). Pengelolaan ratusan warga binaan tersebut didukung 86 orang staf serta pegawai.
Basuki menyebut kondisi Lapas Tabanan yang memiliki luas relatif kecil memang memiliki dinamika tersendiri. Namun, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengabaikan potensi pelanggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Dinamika itu bisa saja terjadi. Tapi wajib kami cegah meskipun potensi itu ada,” ujarnya.
Menurut Basuki, jajaran Lapas Tabanan telah diingatkan untuk tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta kaidah kerja yang berlaku. Pengawasan dan pencegahan dilakukan untuk memastikan tidak muncul praktek yang dapat mencoreng institusi pemasyarakatan.
Selain memastikan tidak adanya fasilitas mewah serta pungli, Basuki juga menegaskan komitmen jajarannya terhadap transparansi. Berbagai kegiatan pembinaan maupun aktivitas warga binaan secara rutin dipublikasikan kepada masyarakat.
“Kami selalu transparan ke publik. Berbagai kegiatan warga binaan maupun aktivitas selalu kami publikasikan. Ini menjadi bagian transparansi,” katanya.
Meski demikian, Basuki mengakui tidak seluruh kondisi di dalam lapas dapat dibuka kepada publik. Ada informasi tertentu yang harus dibatasi demi kepentingan keamanan.
“Ini untuk mencegah mapping atau pemetaan di dalam lapas agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk hal negatif ke depan,” jelasnya.
Ia menegaskan transparansi tetap dijalankan dengan memperhatikan aspek keamanan. Publik diberikan informasi mengenai kegiatan dan program pembinaan. Sementara detail tertentu mengenai kondisi pengamanan dan lingkungan lapas tidak dibuka secara rinci.
Basuki berharap komitmen seluruh jajaran dapat menjaga Lapas Tabanan tetap bersih dari praktek pungli maupun pemberian fasilitas khusus yang tidak semestinya. Sorotan terhadap sejumlah lapas dan rutan belakangan ini menurutnya menjadi momentum untuk semakin memperkuat pengawasan internal.
“Kami komit dengan tupoksi dan kaedah kerja,” pungkasnya. BWN-06
