Jakarta, Baliwakenews.com
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus membuktikan diri sebagai salah satu program perlindungan sosial terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Capaian tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, Kamis (2/7/2026).
Menurut Pujo, Program JKN tidak hanya menjamin pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Ketika masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Program JKN mencatat 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari. Tingginya angka tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA via WhatsApp, serta Care Center 165.
Di sisi lain, jaringan pelayanan kesehatan juga terus diperluas. Saat ini BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 rumah sakit rujukan, serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Tak hanya dari sisi layanan, kondisi keuangan Program JKN juga menunjukkan tren positif. Hingga 31 Desember 2025, aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, cukup untuk memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan.
Sementara hasil investasi dana JKN sepanjang 2025 mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang sehat dan berkelanjutan.
BPJS Kesehatan juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut, sekaligus memperkuat capaian tata kelola organisasi dengan berbagai indikator yang terus meningkat.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga terbukti memberi efek besar terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi.
Kajian tersebut juga mencatat Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan serta melindungi 16 juta warga dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Bahkan, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN disebut mampu meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat sebesar 2,71 persen, sekaligus meningkatkan harapan hidup hingga tiga tahun.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan ke depan tidak ringan. Selama 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kolektabilitas iuran, serta menjaga efisiensi pembiayaan agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan keberlanjutan finansial Program JKN menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai pembiayaan kesehatan bukan sekadar biaya, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. BWN-03
