Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster memperkuat sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan akuntabel dan transparan. Langkah ini menjadi fondasi dalam menjalankan konsep pembangunan terintegrasi “One Island, One Management” atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Acara tersebut dihadiri Pimpinan BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran TNI, BNN Provinsi Bali, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Dalam sambutannya, Koster menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Pengalaman panjangnya di Badan Anggaran DPR RI menjadi bekal dalam menerapkan disiplin pengelolaan APBD di Bali.
“Kami selalu menekankan kepada seluruh OPD agar bekerja sesuai aturan, berbasis data, dan mengikuti arahan BPK. Pengelolaan keuangan harus benar secara administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Koster.
Menurutnya, konsistensi tersebut membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut. Namun, Koster menekankan bahwa capaian itu tidak boleh sekadar menjadi prestasi administratif.
“Opini WTP harus benar-benar mencerminkan kualitas tata kelola yang riil, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral,” ujarnya.
Lebih jauh, Koster menegaskan pembangunan Bali tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dan tantangan yang semakin kompleks, Bali membutuhkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor dan lintas wilayah.
“Kalau Bali dibangun dengan ego sektoral dan ego wilayah, maka Bali akan rusak. Karena itu, pembangunan harus melihat kepentingan Bali secara utuh dan kebutuhan seluruh masyarakat Bali,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai konsep “One Island, One Management” yang diusung Koster merupakan pendekatan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan Bali ke depan.
Menurutnya, Bali tidak cukup hanya mengandalkan capaian prestasi yang telah diraih selama ini. Tantangan ekonomi, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan menuntut pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Bali memiliki tantangan yang semakin besar. Karena itu sinergi seluruh pihak dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib dan akuntabel menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan publik yang berkelanjutan,” ujarnya.
Nyoman menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci menjaga kualitas pembangunan Bali di masa depan.
“Sinergi semua pihak sangat penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan Bali ke depan,” tandasnya. BWN-03
