Mangupura, baliwakenews.com
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung yang juga anggota Komisi IV DPRD Badung, Putu Parwata mendorong Pemerintah Kabupaten Badung agar segera melakukan pembenahan serius terhadap rumah sakit milik daerah. Menurutnya, sektor kesehatan merupakan urusan wajib atau mandatori yang harus menjadi prioritas pemerintah.
Putu Parwata mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan rumah sakit swasta di Badung, pemerintah daerah tidak boleh tertinggal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini Badung memiliki tiga rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Mangusada, Rumah Sakit Giri Asih di Abiansemal, dan Rumah Sakit Switi di Petang. “Kalau kita berbicara pendidikan dan kesehatan, ini hal serius. Dalam pemerintah itu namanya mandatori, wajib. Jadi ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi dan membangun fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung,” ujar Putu Parwata.
Dia menegaskan, ketiga rumah sakit daerah tersebut harus segera dijadikan prioritas pembangunan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia, manajemen rumah sakit hingga kelengkapan alat kesehatan. “Rumah Sakit Kapal (Mangusada,red) segera perbaiki infrastrukturnya, sumber daya manusianya, manajemennya, itu harus cepat. Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini bupati harus kencang terhadap rumah sakit karena ini kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Putu Parwata mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membuka Rumah Sakit Giri Asih di Kecamatan Abiansemal. Namun dia menilai rumah sakit tersebut masih membutuhkan percepatan penambahan SDM dan fasilitas agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan dan penguatan layanan Rumah Sakit Suwiti di Kecamatan Petang. “Keberadaan fasilitas kesehatan di wilayah Badung utara sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbunya
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk segera berbenah. Selain urusan sampah, kesehatan juga mandatori yang harus segera diprioritaskan. Putu Parwata mengingatkan, jika pemerintah lamban melakukan pembenahan, maka peluang pelayanan kesehatan akan semakin banyak diambil oleh rumah sakit swasta. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat. “Jangan kalah cepat dengan swasta. Pemerintah harus melakukan inovasi-inovasi yang kuat terutama dalam pelayanan kesehatan,” pintahnya. BWN-05
