Denpasar, Baliwakenews.com
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Bali terus menunjukkan dampak signifikan terhadap ekonomi kerakyatan dan pemenuhan gizi masyarakat. Hingga April 2026, tercatat sebanyak 177 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan menjangkau ratusan ribu penerima manfaat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Total penerima manfaat di Bali mencapai sekitar 462.139 orang. Sementara untuk non-peserta didik, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekitar 30.275 orang,” ujarnya saat melakukan sosialisasi di Bali, Kamis (30/4/2026).
Selain itu, program ini turut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dari 177 dapur yang telah beroperasi, sebanyak 11.786 tenaga kerja telah terserap. Perputaran ekonomi yang dihasilkan juga cukup signifikan, dengan estimasi uang beredar mencapai Rp1,3 triliun dalam periode Januari 2025 hingga Januari 2026.
Menurut Tutik, dampak ekonomi MBG terasa langsung di tingkat desa. Petani, peternak, dan nelayan kini memiliki kepastian pasar karena hasil produksi mereka diserap langsung oleh dapur SPPG.
“Ini belanja pemerintah yang langsung dirasakan rakyat. Dulu mereka harus ke pasar, sekarang hasilnya langsung dibeli oleh SPPG, sehingga ekonomi desa ikut bergerak,” jelasnya.
Namun demikian, pelaksanaan MBG di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah SPPG. Untuk menjangkau seluruh wilayah, Bali diperkirakan membutuhkan lebih dari 400 dapur, sementara saat ini baru tersedia 228 unit. Kondisi ini memicu potensi kecemburuan sosial di masyarakat yang belum terlayani.
Di sisi lain, faktor geografis dan infrastruktur juga menjadi kendala, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida. Tutik menyebutkan, kondisi lahan yang sulit ditanami, gangguan hama seperti monyet, serta keterbatasan air bersih dan akses jalan menjadi hambatan distribusi program.
“Di Nusa Penida kita butuh sekitar lima dapur, tapi baru tersedia dua. Medannya cukup berat, biaya logistik tinggi, dan bahan pangan mahal,” ungkapnya.
Kendala serupa juga ditemukan di sejumlah daerah terpencil (3T) lainnya di Bali, termasuk di Kabupaten Karangasem yang belum sepenuhnya terlayani.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah mengandalkan skema kolaborasi dengan masyarakat, khususnya dalam penyediaan modal. Dalam skema ini, masyarakat menyediakan infrastruktur seperti gedung dan peralatan, yang kemudian disewa oleh pemerintah untuk operasional SPPG.
“Cepat atau lambatnya penambahan dapur sangat tergantung pada kesiapan modal dari masyarakat. Ini bentuk gotong royong antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Tutik juga menekankan pentingnya pengawasan bersama dalam pelaksanaan program MBG. Ia mendorong keterlibatan orang tua dan sekolah dalam memastikan kualitas makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
“Kami terus sosialisasi hingga ke desa-desa agar masyarakat paham dan ikut mengawasi. Ini program besar, tentu masih ada kekurangan yang harus disempurnakan,” katanya. BWN-05
