Denpasar, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan komitmennya mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Bali. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan bahwa praktik korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan berpotensi merusak berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Selain merugikan keuangan negara dan daerah, korupsi juga menciptakan ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” tegas Koster.
Pada kesempatan itu, Koster juga memaparkan capaian Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pencegahan korupsi. Bali diketahui berhasil meraih peringkat terbaik nasional dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK selama enam tahun berturut-turut.
Penilaian MCSP tersebut mencakup sejumlah area intervensi penting, di antaranya:
Perencanaan pembangunan
Penganggaran daerah
Pengadaan barang dan jasa
Pelayanan publik
Pengawasan APIP
Manajemen ASN
Pengelolaan aset daerah
Optimalisasi pajak daerah
Meski demikian, Koster menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
“Jangan sampai capaian kita terbaik enam kali berturut-turut, tetapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar bekerja dengan fokus, tulus, dan lurus,” ujarnya.
Dalam arahannya, Koster juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki cara khusus untuk memantau kinerja dan integritas para pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, KPK melalui Satgas V.2 Korsup Wilayah V akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi MCSP di Pemerintah Provinsi Bali.
Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK Nurul Ichsan Al Huda mengatakan capaian MCSP Bali memang tergolong sangat tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
“MCSP di Bali relatif tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Namun tetap perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun MCSP menjadi instrumen penting untuk mencegah korupsi, sistem tersebut tidak bisa menjamin pencegahan hingga 100 persen.
Karena itu, KPK akan terus melakukan pendalaman terhadap berbagai capaian MCSP pemerintah daerah guna mengidentifikasi potensi penyimpangan yang bisa menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan penguatan sistem pengawasan serta komitmen pemerintah daerah mampu menjaga integritas birokrasi dan mencegah praktik korupsi di Bali. BWN-03
