Mangupura, Baliwakenews.com
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung mendorong peran aktif generasi muda dalam mengawal demokrasi melalui penguatan pengawasan partisipatif. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan Sabha XII PC Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Badung yang digelar di Sekretariat Bawaslu Badung, Minggu 22 Februari 2026.
Kegiatan yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat cabang tersebut dihadiri oleh ketua, jajaran pengurus, serta anggota KMHDI Badung dalam rangka pembentukan kepengurusan baru.
Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sabha XII. Ia menilai forum ini menjadi momentum penting untuk melahirkan kepemimpinan baru yang mampu memperkuat kontribusi organisasi terhadap masyarakat.
“Sabha ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang strategis untuk melahirkan gagasan dan pemimpin yang mampu mendorong penguatan nilai-nilai demokrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Badung juga memperkenalkan sejumlah program unggulan yang melibatkan kalangan pemuda dan masyarakat, salah satunya SIMPATI (Simakrama Pengawasan Partisipatif) serta Konsolidasi Demokrasi.
Menurut Semara Cipta, program-program tersebut dirancang untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan demokrasi, terutama di kalangan generasi muda.
“Melalui SIMPATI dan Konsolidasi Demokrasi, kami ingin menanamkan semangat pengawasan partisipatif sejak dini. Ketika pemuda terlibat aktif, kualitas demokrasi akan semakin kuat dan berintegritas,” tegasnya.
Ia juga mengajak KMHDI Badung untuk mengambil peran strategis sebagai mitra Bawaslu dalam memperluas edukasi pengawasan partisipatif di masyarakat.
Sinergi antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem demokrasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kabupaten Badung.
Pelaksanaan Sabha XII PC KMHDI Badung diharapkan mampu menghasilkan kepengurusan baru yang tidak hanya solid secara internal, tetapi juga responsif terhadap isu-isu demokrasi serta aktif dalam mengawal proses pengawasan di tingkat lokal. BWN-03
