Denpasar, Baliwakenews.com
Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) memperkuat sinergi menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Triwulan I 2026.
Langkah strategis itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD Provinsi Bali yang digelar Selasa (10/2/2026), dipimpin Gubernur Bali, Wayan Koster dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja. Hadir pula Deputi Bapanas I Gusti Ketut Astawa, perwakilan Kemenko Perekonomian, bupati/wali kota se-Bali, Kanwil DJPb, Polda Bali, OJK, BPS, Bulog, serta jajaran TPID dan TP2DD.
Inflasi Bali Terkendali, di Bawah Nasional
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Bali tahun 2025 tercatat 2,91 persen (year on year/yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,92 persen (yoy) dan tetap berada dalam target 2,5±1 persen.
Memasuki Januari 2026, inflasi Bali kembali terkendali di angka 2,58 persen (yoy), bahkan lebih rendah dari nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy). Capaian ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, yakni 5,82 persen pada 2025.
Menurut Erwin Soeriadimadja, stabilitas harga tersebut tidak terlepas dari sinergi TPID-TP2DD, termasuk perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “Penerimaan pajak dan retribusi daerah di Bali kini telah 100 persen dilakukan secara digital. Ini memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
Waspada Tekanan Harga Jelang HBKN
Meski inflasi terjaga, tantangan tetap membayangi menjelang HBKN. Kepala Perwakilan BI Bali menyoroti sejumlah faktor risiko, seperti volatilitas produksi akibat dinamika cuaca, rantai pasok yang belum optimal, lonjakan permintaan pangan termasuk dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perlunya operasi pasar yang terencana.
Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Deputi Bapanas juga mengingatkan potensi tekanan harga, terutama pada aneka cabai di tengah ketidakpastian cuaca.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pengendalian inflasi sangat krusial untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. “Inflasi harus dijaga dalam rentang sasaran agar ada kepastian harga, baik bagi masyarakat maupun produsen, khususnya petani,” tegasnya.
Koster juga mendorong penguatan penggunaan produk lokal sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Bali yang tangguh serta berdaya saing global.
Operasi Pasar dan Kerja Sama Antar Daerah Diperkuat
Menjelang HBKN, TPID Bali memperkuat strategi jangka pendek melalui pelaksanaan operasi pasar murah, percepatan kerja sama antar daerah guna menjamin pasokan, serta optimalisasi komunikasi publik. Targetnya, inflasi bulanan tetap berada di bawah pola historis periode HBKN dan inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional.
Asisten Deputi Kemenko Perekonomian Mochamad Edy Yusuf menekankan pengendalian inflasi sebagai prasyarat keberlanjutan ekonomi daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan neraca pangan daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Bali Menuju Pulau Digital
Selain pengendalian inflasi, forum HLM juga menjadi momentum akselerasi digitalisasi. Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali serta penandatanganan Komitmen Bersama Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah se-Bali.
Penandatanganan oleh Gubernur serta para bupati dan wali kota se-Bali ini menjadi sinyal kuat dukungan kolektif terhadap percepatan digitalisasi layanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah berbasis pembayaran nontunai.
“Ini momentum strategis untuk menegaskan komitmen bersama. Implementasi digitalisasi harus konsisten dan berkelanjutan sesuai roadmap TP2DD 2026–2030,” kata Koster.
Dengan sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi, Bali menargetkan stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendorong efisiensi ekonomi, transparansi fiskal, dan penguatan ketahanan perekonomian daerah di tengah dinamika global. BWN-03
