Mangupura, baliwakenews.com
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyoroti pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7). Rapat tersebut membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Badung.
Juru bicara Fraksi Golkar, I Made Tomy Martana Putra, menyampaikan bahwa pihaknya secara umum dapat menerima Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Badung.
“APBD merupakan wujud kesepakatan antara Bupati dan DPRD yang memuat proyeksi pendapatan dan rencana belanja daerah melalui berbagai program di OPD. Kami berharap pelaksanaannya benar-benar menyentuh persoalan nyata di masyarakat,” tegas Tomy.
Fraksi Golkar menekankan bahwa penyusunan asumsi pendapatan dalam APBD sebaiknya tidak berlebihan. Target PAD, menurutnya, harus disusun secara proporsional dan mendekati capaian riil agar tidak berdampak pada pemangkasan atau rasionalisasi anggaran di masing-masing OPD.
“Kami minta ke depan, penetapan target PAD lebih mendekati angka yang realistis, guna meminimalisir terhambatnya pelaksanaan program kegiatan akibat realisasi PAD yang jauh di bawah target,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar seluruh OPD penghasil pendapatan meningkatkan profesionalisme dan memanfaatkan teknologi atau sistem aplikasi digital untuk optimalisasi penerimaan daerah serta mencegah potensi kebocoran PAD.
“Sektor PAD tahun 2024 perlu dicermati sebagai pembelajaran, terutama melalui analisis lebih mendalam terhadap potensi pendapatan nyata. Ketimpangan antara target dan realisasi masih cukup mencolok,” kata Tomy.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga meminta perhatian pada struktur belanja, khususnya perbandingan antara belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer. Mereka menilai perlu adanya penyesuaian proporsional agar lebih tepat sasaran.
“Pos belanja transfer perlu ditelaah kembali agar tidak berlebihan dan tidak mengurangi alokasi belanja yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Badung,” ungkapnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan eksekutif untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan APBD tahun berikutnya. Salah satu poin yang disorot adalah pengalokasian SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) agar lebih efektif menjawab kebutuhan riil masyarakat tiap tahun.
“Kami harap prinsip kehati-hatian dikedepankan, termasuk pemanfaatan SILPA agar mampu menjawab kebutuhan riil setiap tahun anggaran,” tutup Tomy. BWN-05
