Mangupura, baliwakenews.com
Program kontak Badung mendapat dukungan kuat dari kalangan legislatif. Program ini dinilai mampu menjadi kanal komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang untuk menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung yang masih membayangi wilayah Badung.
Anggota DPRD Badung, Nyoman Satria, saat ditemui Kamis (22/5) menyampaikan bahwa inisiatif Bupati Adi Arnawa membuka ruang komunikasi melalui kanal seperti WhatsApp dan pesan langsung (DM) di media sosial, merupakan bentuk keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat.
Menurutnya, pendekatan ini sangat penting dalam menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan menangkal praktik pengangguran terselubung, khususnya di lingkungan pegawai pemerintah.
“Program ini bagus, bapak bupati sudah menyampaikan ke kami di fraksi. Masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan atau masukan. Jika petugas yang tidak bekerja secara maksimal bupati bisa menegur,” ujarnya.
Dengan adanya kontak bupati ini, Bupati Adi Arnawa dapat menilai OPD yang bededikasi bekerja dengan baik. Namun, tentu harus berbasis fakta dan data, bukan asumsi. Terlebih, saat masih ada pengangguran terselubung bisa terjadi ketika pegawai, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hanya hadir secara administratif namun tidak produktif dalam menjalankan tugas.
“Saat ini saya kira masih ada pengangguran terselubung. Pegawai datang hanya absen setelah itu pulang,” katanya.
Menurutnya, saat ini pihak eksekutif tengah mengembangkan aplikasi digital sebagai alat bantu untuk menilai kinerja para aparatur secara objektif. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan berdasarkan observasi di lapangan.
“Jangan sampai ada kesan masyarakat menghakimi. Tapi bila memang ada data valid, kita dukung agar pejabat yang tidak bekerja semestinya dievaluasi. Sebaliknya, yang benar-benar berdedikasi juga harus mendapat apresiasi, jadi sangat tepat bagi OPD malas TPPnya ditangguhkan,” jelasnya.
Dengan hadirnya Kontak Badung, Nyoman Satria berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berorientasi pada hasil. Lebih jauh lagi, program ini diharapkan menjadi model partisipasi publik yang nyata dalam pembangunan daerah.
“Yang kita perjuangkan adalah kualitas birokrasi yang berdampak langsung bagi rakyat. Kalau ada pengangguran terselubung, kita harus berani buka suara. Tapi tentu dengan cara yang konstruktif dan tidak merusak semangat pelayanan publik,” ujarnya. BWN-05
