Mangupura, baliwakenews.com
Anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha, menyoroti penggunaan anggaran dana Pilkada Badung yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp35 miliar lebih. Pasalnya anggaran yang besar tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.
Dari keterangan KPU Badung, dari Rp35 miliar lebih dana hibah dan baru dimanfaatkan Rp17 miliar lebih. Rendahnya serapan anggaran itu, menurut Gede Aryantha banyak dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang matang.
“Akurasi perencanaan yang kurang bagus. Seharusnya anggaran yang besar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Anggota Komisi III DPRD Badung itu, Kamis 18 Desember 2024.
Lebih lanjut dikatakan sisa penggunaan anggaran akan dikembalikan ke kas daerah. Akan tetapi, jika perencanaan yang akurat, maka Hibah yang diajukan oleh KPU tidak akan membengkak. “Padahal bisa untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Badung itu mengatakan anggaran yang tersisa banyak membuat jajaran KPU Badung merancang kegiatan yang justru tidak masuk dalam perencanaan awal. “Akhirnya dipaksakan membuat acara-acara di hotel-hotel bintang. Belum juga habis anggaranya. Inikan Wasting jadinya,” tegasnya.
Ditegakkan, ke depan para pihak yang mengajukan anggaran, termasuk KPU Badung harus melakukan perencanaan lebih baik. “Next, perhitungan anggaran harus lebih cermat. Jadikan pelajaran bagi semua termasuk dinas-dinas,” tambahnya.
Selain itu, Anggota DPRD Badung 3 periode itu juga menyoroti partisipasi pemilih dalam Pilkada Badung yang dinilai rendah dan tidak mencapai target yang dipasang oleh KPU Badung.
“Jajaran KPU Badung menargetkan 90 persen partisipan dalam Pilkada Badung dan faktanya hanya mampu mencapai 73 persen. Padahal disisi lain ada anggaran yang tersisa yang tidak dimanfaatkan maksimal untuk sosialisasi,” katanya.
Berdasarkan pengalaman, pilkada maupun Pileg, KPU masif melakukan sosialisasi sampai ke banjar-banjar. Bukan justru mempertanyakan mesin partai dalam hal ini.
“Kenapa mesin partai dipertanyakan, harusnya mereka yang sosialisasi ke masyarakat sampai ke tingkat banjar seperti dulu. Jangan cuci tangan. KPU harusnya mengevaluasi diri, sudahkah berbuat maksimal untuk sosialisasi,” pungkas Gede Aryantha. BWN-03
