Tanjung Benoa, baliwakenews.com
Pemerintah diminta menata infrastruktur dan kawasan pesisir Tanjung Benoa sebelum dijadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Permintaan ini disampaikan salah seorang pemilik usaha water sport di Tanjung Benoa, Wayan Dharma, Minggu (2/4/2023).
Mantan Ketua LPM Kelurahan Tanjung Benoa ini memaparkan pihaknya selaku pengusaha sangat mendukung kalau kawasan Tanjung Benoa dijadikan DTW. Namun sebelum melangkah untuk Itu dia menyarankan agar dilakukan penataan infrastruktur secara menyeluruh terkait spot-spot yang dijadikan DTW.
Pemilik Basuka Water Sport ini menambahkan dengan adanya penataan san zona spot yang jelas baik pengunjung maupun wisatawan yang hendak bermain water sport merasa nyaman dan tidak terganggu.
“Jadi spot-spotnya harus diatur, dimana tempat wisatwan bersantai, jalan-Jalan atau bermain water sport agar tidak saling mengganggu,” ujar Mantan Kepala Lingkungan ini.
Termasuk kantong-kantong parkir yang ada, karena satu-satunya jalan yang ada yakni Jalan Pratama sering macet l ketika kunjungan meningkat. Seperti saat libur Tahun baru atau lebaran sebelum pandemi. “Ini harus dipikirkan dan dicarikan Jalan keluarnya,” sarannya sembari menyinggung wacana pembangunan jalan lingkar barat Tanjung Benoa yang hingga kini belum jelas.
Dengan semakin membaiknya kondisi wisata bahari saat ini, dia berharap pemerintah lebih rutin turun melakukan pembinaan dan pemantauan. Sebab masalah perang harga yang masih terus terjadi. Dia berharap ke pemerintah turun tangan untuk menetapkan tarif terendah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Sebab kalau hal ini terus dibiarkan maka akan terjadi “saling bunuh” antar pengusaha Itu sendiri dan tamu yang diuntungkan karena bisa mempermainkan harga.
“Seperti halnya harga yang dijual di online yang sangat rendah,” ungkapnya sembari mendesak kepada pemerintah baik Propinsi Bali maupun Pemkab Badung untuk segera melakukan pertemuan melibatkan semua pengusaha untuk mencari solusi.
“Dengan Langkah ini pembangunan kawasan Tanjung Benoa dan usaha yang ada di dalamnya akan berjalan dengan baik seiring ditetapkannya sebagai DTW. Ini sudah pernah sampaikan namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya,” ujar Pengurus Gahawisri Propinsi Bali ini. BWN-04
