Mangupura, baliwakenews.com
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan respon positif terhadap adanya desakan untuk menurunkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Badung. Ia bahkan mengaku sudah meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyiapkan langkah berkenaan dengan penurunan NJOP ini guna meningkatkan pendapatan daerah dari hasil pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Udah, udah, kita udah rapat tiga kali berkenaan dengan penyesuaian NJOP ini. Sehingga ini merupakan sebuah kebutuhan. Dan tidak lama lagi akan diputuskan oleh Dinas Pendapatan,” ujar Giri Prasta ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Badung di Gedung Dewan, Rabu 25 Agustus 2021.
Pihaknya pun yakin dengan penurunan NJOP ini pendapatan daerah dari pajak BPHTB bisa digenjot. Hanya saja, berapa persentase pendapatan yang diproyeksikan dari penyesuaian NJOP ini, Giri Prasta belum berani membeberkan. Yang pasti, menurut dia, pasti akan ada peningkatan lantaran transaksasi pasti akan lebih banyak. “Kami berfikirnya sederhana, kami meyakinan dengan penyesuaian NJOP ini transaksi yang dilaksanakan di Kabupaten Badung dan BPHTB nya juga sehingga ini akan memberikan peluang paling tidak meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak PBHTB,” kata Giri Prasta.
Penurunan NJOP ini, lanjut bupati yang juga Ketua DPC PDIP Badung ini akan diatur dalam sebuah peraturan bupati (Perbup). Sebelumnya, pihaknya juga sudah berkoodinasi dengan Direktorat Pajak agar ada kesamaan pandang terkait masalah NJOP ini. “Nanti berupa Perbup. Tapi, kita sudah melaksanakan koordinasi agar singkron dengan Direktorat Pajak, jangan sampai tumpang tindih antara kami di Kabupaten Badung dengan Direktorat Pajak. Kita sudah konsultasikan dan beliau menyetujui,” terang Giri Prasta.
Sementara disinggung jumlah nominal penurunan yang dimaksud, bupati asal Pelaga, Petang ini, belum berani merinci. Pasalnya, penyesuaian NJOP harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Untuk nominal disesuaikan dengan situasi di lapanganm,” terangnya. BWN-05
