Singaraja, Baliwakenews.com
Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menyerahkan bantuan sosial senilai Rp118,2 miliar kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam kunjungan kerja reses pada Jumat (9/10/2026), Komisi VIII juga menyerap aspirasi pemerintah daerah, mulai dari penguatan mitigasi bencana hingga pengembangan pendidikan keagamaan.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng tersebut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, bersama rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko.
Kariyasa mengatakan, kunjungan kerja tersebut melibatkan 10 mitra kerja Komisi VIII DPR RI untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya terkait pembangunan sosial, kebencanaan, dan keagamaan.
“Kami mengajak semua mitra dari Komisi VIII, ada 10 mitra mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga BNPB, dalam rangka menyerap aspirasi terhadap problem-problem dan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Kariyasa.
Buleleng Butuh Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
Selain penyaluran bantuan sosial, persoalan mitigasi bencana menjadi salah satu perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi risiko bencana, termasuk gempa bumi dan tsunami, sehingga membutuhkan kesiapsiagaan yang didukung sarana, prasarana, serta anggaran memadai.
Kariyasa menyoroti pentingnya penguatan early warning system atau sistem peringatan dini bencana. Menurutnya, langkah mitigasi harus didukung pengalokasian anggaran yang konsisten agar pemerintah daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kondisi darurat.
Sejumlah kebutuhan yang diusulkan turut menjadi perhatian, di antaranya kendaraan operasional penyelamatan (rescue), mobil tangki air, serta skema asuransi bagi relawan kebencanaan.
“Usulan-usulan tersebut kami catat dan sudah menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerja pusat, baik melalui dana reguler maupun pemanfaatan dana siap pakai jika dalam kondisi darurat,” tegas Kariyasa, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Berbagai usulan itu selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Pendidikan Keagamaan di Bali Turut Disoroti
Di sektor pendidikan dan keagamaan, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pengembangan perguruan tinggi keagamaan negeri di Bali.
Ketua Komisi VIII menekankan perlunya membangun jenjang pendidikan keagamaan yang terintegrasi melalui konsep Widyalaya, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.
Pengembangan jenjang pendidikan yang berkesinambungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan keagamaan sekaligus memberikan kejelasan jalur pendidikan dan peluang bagi lulusannya untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Aspirasi di bidang pendidikan keagamaan ini menjadi bagian dari sejumlah persoalan daerah yang dibawa dalam kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Buleleng.
Rincian Bantuan Sosial Rp118,2 Miliar di Buleleng
Dalam kesempatan tersebut, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos menyerahkan secara simbolis bantuan sosial dengan total nilai Rp118.203.239.000 untuk masyarakat Kabupaten Buleleng.
Bantuan tersebut disalurkan melalui empat program utama, dengan rincian sebagai berikut:
Program Sembako: Rp65.173.000.000 untuk 108.705 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp50.893.625.000 untuk 66.109 KPM.
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Sentra Mahatmiya Bali: Rp617.337.500 untuk 291 penerima manfaat.
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE): Rp1.519.276.500 untuk 304 KPM.
Program Sembako menjadi komponen bantuan terbesar, disusul PKH yang menyasar puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Buleleng.
Penyaluran bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
Aspirasi Buleleng Dibawa ke Pembahasan Tingkat Pusat
Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ini menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan perangkat daerah terkait untuk menyampaikan kebutuhan serta kendala yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan strategis daerah, mulai dari kesiapsiagaan bencana hingga pengembangan pendidikan keagamaan.
Seluruh usulan dan aspirasi yang dihimpun dipastikan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama kementerian dan lembaga mitra di Jakarta.
Melalui tindak lanjut tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kebutuhan masyarakat Buleleng dapat memperoleh dukungan yang lebih konkret, baik melalui program reguler kementerian maupun skema pendanaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. BWN-03
