Denpasar, Baliwakenews.com
Masyarakat Bali diminta waspada terhadap beredarnya video di Facebook yang menampilkan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, seolah-olah mengumumkan program undian berhadiah Rp2 miliar dalam rangka HUT ke-81 RI bersama BPD Bali. Pemerintah Provinsi Bali memastikan video tersebut adalah hoaks yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Dalam video yang viral di media sosial itu, sosok Ny. Putri Suastini Koster tampak mengajak masyarakat mengikuti undian berhadiah dengan iming-iming total hadiah mencapai Rp2 miliar. Masyarakat juga diarahkan untuk melakukan pendaftaran melalui tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut.
Namun, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, menegaskan bahwa seluruh informasi dalam video tersebut tidak benar.
“Setelah kami lakukan analisis, video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” tegas Surja Manuaba di Denpasar, Minggu (2/8/2026).
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Bali maupun BPD Bali tidak pernah menyelenggarakan ataupun mengumumkan program undian berhadiah seperti yang diklaim dalam video tersebut.
Jangan Klik Tautan, Risiko Penipuan dan Pencurian Data
Pemprov Bali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang menawarkan hadiah dengan mencantumkan tautan pendaftaran.
Surja Manuaba menegaskan masyarakat jangan mengklik tautan yang terdapat dalam unggahan tersebut karena berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melakukan penipuan hingga mencuri data pribadi korban.
“Masyarakat harus selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Bali maupun BPD Bali sebelum mempercayai atau menyebarkannya,” ujarnya.
Pemprov Bali juga mengajak masyarakat untuk ikut memerangi penyebaran hoaks dengan segera melaporkan apabila menemukan konten yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, instansi, atau lembaga resmi untuk menawarkan hadiah, investasi, maupun promosi yang mencurigakan.
Menurut Surja Manuaba, meningkatnya penyalahgunaan teknologi AI membuat masyarakat harus semakin cermat dalam menyaring informasi digital agar tidak menjadi korban penipuan.
Pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat menjadi benteng utama untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus melindungi diri dari berbagai modus kejahatan digital yang kini semakin canggih. BWN-03
