Wakil Ketua DPRD Badung Desak Pemerintah Tuntaskan Kemacetan dan Krisis Sampah

Iklan Home Page

Mangupura, baliwakenews.com

Wakil Ketua DPRD Badung, Made Wijaya, menegaskan dua persoalan utama yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah: kemacetan lalu lintas dan penanganan sampah. Kedua isu tersebut dinilai mendesak karena berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata di Gumi Keris.

“Sebagai wakil rakyat, saya harus bersuara. Saat ini yang paling urgen di Badung adalah mengatasi kemacetan dan permasalahan sampah. Hal ini sudah termuat dalam RPJMD dan pembahasan APBD 2025–2026, bahkan semua fraksi di DPRD sudah menyetujuinya,” tegas Made Wijaya, Kamis (14/8).

Baca Juga:  Sekda Adi Arnawa Hadiri HUT Ke-57 ST. Amertha Prawitha Banjar Tegal Jaya, Dalung

Terkait kemacetan, pihaknya mendorong pemerintah mengambil langkah cepat, termasuk opsi pinjaman daerah, demi percepatan realisasi infrastruktur. “Kalau memang perlu pinjaman, kita dukung. Yang penting masalah ini cepat tertangani,” ujarnya.

Sementara itu, mengenai sampah, Made Wijaya menilai Badung memerlukan penanganan yang lebih serius. Ia mengkritisi turunnya alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) pada 2025–2026, padahal sampah telah menjadi “momok” di kawasan pariwisata.

“Anggaran justru harus ditingkatkan. Sampah bisa membuat pariwisata kita terpuruk. Peraturan sudah ada, keputusan gubernur dan perda juga jelas. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan OPD menerjemahkan konsepnya di lapangan,” tandasnya.

Baca Juga:  Wabup Suiasa Hadiri Rangkaian Karya Ngenteg Linggih di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Ambengan Ayunan

Politisi Gerindra ini juga menekankan pentingnya peran desa adat melalui pengelolaan TPST dan TPS3R, terutama di wilayah yang belum memiliki fasilitas tersebut. Menurutnya, desa adat memiliki tanggung jawab besar karena sampah yang dihasilkan merupakan sampah krama adat.

“Pemerintah harus mendorong pembangunan fasilitas, menyediakan teknologi pembakaran, dan memberi bantuan peralatan. Reward dan anggaran tahunan untuk desa adat harus jelas,” kata Made Wijaya.

Baca Juga:  Sekda Adi Arnawa Serahkan Bantuan Sosial Berjumlah 495 Juta Lebih

Ia menegaskan bahwa kritik yang dilontarkan bukan berarti pihaknya tidak mendukung pemerintah. “Kami mendukung agar permasalahan yang belum selesai bisa cepat teratasi. Kritik ini untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah yang mendesak bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. BWN-05

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment - Iklan Lapor PajakIklan Nyepi Pemkab BadungIklan Idul Fitri Pemkab BadungIklan Idul Fitri Pemprov. BaliIklan Nyepi Pemprov. BaliIklan BWNIklan Nyepi PDAM BadungIklan Nyepi DPRD Badung Iklan UNWAR