Mangupura, baliwakenews.com
Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam percepatan penurunan angka stunting. Langkah ini diambil menyusul adanya penyesuaian data prevalensi stunting berdasarkan ePPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Berdasarkan data valid tersebut, prevalensi stunting di Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,5 persen atau sebanyak 440 balita pada tahun 2025, dan mengalami penyesuaian menjadi 2,8 persen atau sekitar 485 balita pada tahun 2026.
Kondisi naik-turunnya grafik tersebut menjadi agenda pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Badung. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, bertempat di Ruang Satya Gosana I, Inspektorat Puspem Badung, Rabu (21/10).
Seusai memimpin rapat, Wabup Bagus Alit Sucipta memberikan penjelasan resmi bahwa kenaikan angka prevalensi pada tahun ini sejatinya dipengaruhi oleh perluasan cakupan pendataan di lapangan. Jika pada tahun 2025 pendataan hanya mencakup balita yang hadir secara fisik di Posyandu, maka pada tahun 2026 ini jangkauan sistem pendataan diperluas secara masif hingga ke seluruh fasilitas kesehatan (faskes) resmi di Kabupaten Badung. “Menyikapi kondisi ini, sesuai arahan Bapak Bupati Badung, langkah-langkah penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemkab Badung. Kami melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, kader, hingga elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, salah satu langkah prioritas utama saat ini adalah melakukan validasi dan pemutakhiran data riil di lapangan mengenai balita stunting serta keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Kader Integrasi Layanan Primer, Tim Pendamping Keluarga, dan Kader Pembangunan Manusia diinstruksikan untuk memastikan keakuratan data tersebut paling lambat pada akhir November 2026.
Selain pemutakhiran data, penguatan peran Posyandu juga menjadi fokus utama melalui penerapan pola jemput bola ke rumah warga. Intervensi pendampingan, pemantauan kesehatan, hingga edukasi gizi dan pemberian vitamin dilakukan sejak dini, mulai dari pasangan calon pengantin hingga masa kehamilan. Langkah preventif ini diharapkan dapat mencegah lahirnya bayi baru dengan kondisi berisiko stunting.
Guna mengoptimalkan kinerja dan memotivasi para kader di lapangan, Pemkab Badung akan menerapkan sistem apresiasi khusus yang dinilai lebih adil dan memicu semangat kerja. “Para kader akan kita berikan reward berbasis kasus. Mereka tidak lagi sekadar menunggu di Posyandu atau faskes, tetapi aktif turun ke masyarakat. Setiap kasus yang ditemukan dan dilaporkan akan diberikan reward,” tegas Wabup.
Dari sisi penanganan medis, Wabup menugaskan Dinas Kesehatan untuk mengintensifkan intervensi spesifik secara cepat. Direktur RSUD Mangusada, RS Giri Asih, dan RS Suwiti diminta memberikan pelayanan medis optimal, termasuk penyediaan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita sesuai dengan indikasi medis yang ditemukan. Pemkab Badung juga merangkul perguruan tinggi untuk riset dan edukasi, Majelis Desa Adat (MDA) melalui pendekatan kearifan lokal, serta dunia usaha memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL).
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya, melaporkan bahwa target penurunan stunting dalam RPJMD Kabupaten Badung 2025–2029 ditetapkan sebesar 7,20 persen pada 2025 dan diharapkan menjadi 6,40 persen pada 2029. “Melalui tagging anggaran stunting, Pemkab Badung mengintegrasikan program dan kegiatan lintas sektor dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp 575 miliar yang tersebar di 11 perangkat daerah,” jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, Para Camat, Perbekel/Lurah, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung.BWN-HB
