Mangupura, Baliwakenews.com
Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Wijaya, mendukung penerapan pembelajaran daring sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas kendaraan di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di Bali.
Menurut Wijaya, kebijakan tersebut dapat membantu mengurai kemacetan sekaligus meringankan beban orang tua siswa yang harus mengantar dan menjemput anak di tengah kesulitan mendapatkan BBM.
“Seperti saat pandemi, kita bisa daring. Itu salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan,” ujar Wijaya saat dihubungi di Badung, Kamis (15/10).
Ia menilai, aktivitas antar-jemput siswa turut menambah kepadatan kendaraan, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah. Karena itu, ia mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan kabupaten/kota berkoordinasi agar penyesuaian kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
“Kebijakan daring untuk membantu mengatasi kesemrawutan ini. Jangan sampai menambah beban orang tua siswa yang juga membutuhkan BBM,” tegasnya.
Selain mengurangi mobilitas, Wijaya mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap antrean di SPBU. Ia meminta pihak terkait mengantisipasi potensi penimbunan BBM yang dapat memperburuk situasi hingga memicu kericuhan.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga operasional SPBU yang membuat pelayanan selama 24 jam tidak selalu memungkinkan. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antarpihak dan langkah konkret untuk menjaga kelancaran distribusi BBM.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan pembelajaran daring pada 15–17 Oktober 2026. Penyesuaian sistem kerja melalui work from home (WFH) juga diberlakukan pada periode yang sama untuk menekan mobilitas masyarakat.
Pemerintah bersama Pertamina, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan terkait terus berkoordinasi untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM di Bali. BWN-05
