Baliwakenews.com – Ketika rakyat Bali dirundung ketakutan kehilangan pekerjaan, para wakil rakyat di Gedung DPRD Bali justru tampak seperti sedang ikut lomba adu ayam, bukan dalam ring tajen, tapi di ruang rapat. Alih-alih membahas solusi pemulihan ekonomi, mereka malah getol menyusun draf Perda Tajen. Ya, sabung ayam.
Bali sedang diguncang badai PHK. Bukan metafora, tapi benar-benar badai yang menyapu habis lapangan kerja, dari sektor pariwisata, industri, hingga hiburan. Tapi alih-alih menyusun Perda Perlindungan Pekerja atau Rencana Penyelamatan Ekonomi Daerah, para dewan terhormat tampaknya lebih tertarik menyelamatkan nasib ayam jago kesayangan.
Ketua DPR RI Puan Maharani sudah sampai angkat bicara soal rapuhnya ekonomi Bali. Ia mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan PHK. Tapi sayangnya, kabar itu sepertinya belum nyampe ke Renon. Mungkin sinyal di ruang rapat DPRD terhalang suara kokok ayam.
Sementara itu, rakyat Bali harus menerima kenyataan pahit. PT Coca Cola Amatil Indonesia di Mengwi resmi mem-PHK 70 karyawannya. Sebelumnya, hotel-hotel besar di Badung juga melakukan efisiensi, dan ratusan buruh jadi korban. Bahkan FINNS Recreation Club pun ikut menyusutkan tenaga kerja. Tapi ya itu tadi, yang justru dibahas dengan penuh semangat adalah, bagaimana caranya menjadikan sabung ayam legal.
Dikutip dari balipost.com, Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, menyebut tajen adalah budaya. Maka bukan dilarang, tapi diatur. Terdengar logis, jika yang dibahas adalah cara mengatur antrian di pasar. Tapi ini perjudian, Bung, bukan pelestarian tari kecak!
Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah arena sabung ayam kini menjadi pusat gravitasi ekonomi Bali? Apakah darah pekerja yang dipecat bisa ditambal dengan taruhan ayam? Atau, apakah dewan merasa lebih nyaman berurusan dengan ayam karena ayam tak pernah menginterupsi saat rapat?
Seorang dosen Universitas Udayana bahkan nyeletuk, “Yang harusnya disambung itu bukan ayam, tapi nalar kebijakan para wakil rakyat.”
Sementara Puan Maharani mengingatkan bahwa PHK masif adalah tanda sistem ketenagakerjaan kita sedang megap-megap. Tapi DPRD Bali, bukannya pasang oksigen, malah sibuk bikin gelanggang.
Sampai sekarang, belum ada satu pun gebrakan konkret dari DPRD Bali untuk menyelamatkan rakyat yang sedang terjepit. Seolah-olah, selama tidak ada yang protes di ring tajen, semua dianggap baik-baik saja.
Seorang aktivis buruh di Denpasar dengan getir bergurau, “Kalau begini terus, mending rakyat bikin tajen ide. Rakyat bawa aspirasi, dewan bawa ayam. Siapa yang menang, dia yang bikin perda.”
Dalam keadaan seperti ini, humor jadi satu-satunya pelipur lara. Tapi rakyat tak bisa terus disuruh ketawa sambil lapar, sementara para wakilnya lebih sibuk mengatur ayam daripada mengurus nasib manusia. BWN-07
