Denpasar, Baliwakenews.com
Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bali kompak menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis Pemprov Bali untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun persetujuan tersebut dibarengi kritik tajam terhadap arah kebijakan pariwisata, pajak daerah, hingga pengelolaan lingkungan.
Sorotan keras itu mencuat dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, Selasa (14/4/2026).
Dua Raperda yang dibahas yakni:
Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas
Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Meski mendukung, fraksi-fraksi DPRD Bali menyampaikan sejumlah catatan keras terhadap Pemprov Bali.
PDIP: Pariwisata Bali Terancam Overdevelopment
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan Bali tengah memasuki fase kritis menuju pariwisata berkualitas. Juru bicara Fraksi PDIP, Putu Diah Pradnya Maharani menegaskan pertumbuhan pariwisata tanpa kontrol berpotensi memperburuk kondisi Bali.
“Pariwisata Bali tidak boleh tumbuh tanpa kendali. Jika tidak ditata, akan memicu overdevelopment, sampah, kemacetan, hingga kerusakan lingkungan dan budaya,” tegasnya.
PDIP juga meminta izin usaha pariwisata dikaitkan secara ketat dengan RTRW dan RDTR berbasis daya dukung lingkungan. Selain itu, peningkatan PAD dari pajak daerah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gerindra-PSI Usul Langkah Radikal
Sorotan lebih tajam datang dari Fraksi Gerindra-PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa. Fraksi ini mengusulkan langkah radikal berupa pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran kabupaten/kota oleh Pemprov Bali.
Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pariwisata berbasis satu pulau, satu pola, dan satu manajemen.
Tak hanya itu, fraksi ini juga menyoroti sejumlah persoalan lain, seperti:
Lambannya respons terhadap bencana di Banjar, Buleleng
Penanganan sampah yang dinilai belum optimal
Polemik antara Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali
“Hubungan Gubernur dan DPRD adalah kemitraan sejajar dalam prinsip checks and balances,” tegas Harja.
Golkar Desak Moratorium Hotel di Bali Selatan
Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan pembangunan pariwisata yang masih terpusat di Bali Selatan. Juru bicara Fraksi Golkar I Nyoman Wirya mendesak Pemprov Bali memberlakukan moratorium pembangunan hotel dan vila.
Menurutnya, over supply akomodasi memicu: Perang harga, Alih fungsi lahan, Kemacetan dan Kerusakan lingkungan.
Golkar juga menolak wacana bangunan setinggi 45 meter dan meminta transparansi penggunaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Demokrat–NasDem Wanti-Wanti Regulasi Bermasalah
Fraksi Demokrat–NasDem mengingatkan agar regulasi baru tidak memicu distorsi pasar. Mereka menyoroti rencana: Kuota wisatawan, Kewajiban masuk asosiasi, dan Pengaturan harga standar jasa.
Fraksi ini menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan monopoli dan bertentangan dengan prinsip pasar sehat.
Selain itu, Demokrat–NasDem meminta penyesuaian tarif retribusi dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Meski dihujani kritik dari berbagai arah, seluruh fraksi akhirnya sepakat dua Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Kritik lintas fraksi ini menunjukkan DPRD Bali menginginkan regulasi baru tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan mendasar Bali, mulai dari: Overdevelopment pariwisata, Krisis sampah, Ketimpangan pembangunan dan Akuntabilitas fiskal. BWN-03
