Jakarta, Baliwakenews.com
Gubernur Bali, Wayan Koster menyoroti persoalan klasik penyaluran bantuan sosial yang kerap tidak tepat sasaran akibat buruknya validitas data penerima. Karena itu, Koster meminta seluruh pihak segera membenahi data masyarakat penerima bansos agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Penegasan itu disampaikan Koster saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026).
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Menurut Koster, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali agar lebih transparan, akurat, dan terukur. Ia menilai validitas data menjadi faktor paling penting dalam upaya menekan angka kemiskinan dan memastikan tidak ada warga miskin yang tercecer dari program bantuan pemerintah.
Menariknya, Bali kini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional dalam penerapan pemerintahan berbasis digital untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait proses dan mekanisme bantuan sosial,” ujar Gubernur Bali dua periode tersebut.
Untuk mendukung program besar itu, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh Bali. Mereka akan menjadi ujung tombak pelayanan di lapangan, mulai dari membantu masyarakat mendaftarkan bantuan sosial hingga memastikan proses berjalan sesuai sistem digital yang diterapkan pemerintah.
“Para agen ini akan membantu masyarakat mengajukan PKH maupun bantuan sosial lainnya,” jelas Koster.
Ia menekankan, para agen harus benar-benar memahami tugas secara detail dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat desa yang menjadi mayoritas penerima bantuan.
“Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” katanya.
Koster juga memastikan transformasi digital di Bali tidak akan berhenti hanya pada sektor bantuan sosial. Ke depan, sistem pemerintahan berbasis digital akan diperluas secara lebih komprehensif dalam pelayanan publik lainnya.
“Ke depan akan kita kembangkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital secara lebih luas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, mengapresiasi komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Menurutnya, keberhasilan Bali akan menjadi acuan nasional karena seluruh kabupaten/kota di Pulau Dewata ikut terlibat dalam program tersebut.
“Provinsi Bali menjadi salah satu daerah uji coba yang melibatkan seluruh kabupaten/kota. Jika berhasil, ini bisa menjadi contoh nasional,” ujar Tirta.
Ia menjelaskan, melalui skema digitalisasi berbasis on demand, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum tersentuh bantuan pemerintah nantinya bisa mendaftarkan bantuan sosial secara mandiri.
Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan bantuan sosial dengan program perlindungan lainnya seperti layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar, hingga program peningkatan pendapatan masyarakat.
Pemerintah berharap integrasi digital tersebut mampu menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali. BWN-03
