Mangupura, baliwakenews.com
Menyikapi persoalan Federasi Serikat Pekerja Mandiri dengan PT Angkasa Pura Support (APS), Ketua DPRD Gusti Anom Gumanti terus mencarikan sejumlah solusi. Dan sudah memanggil pihak manajemen dari PT APS ini. “Saya seutuhnya sudah mendengar seluruh permasalahannya,” ujarnya saat di hubungi, Kamis (21/11).
Menurutnya, ada dua penyelesaian masalah antara karyawan dan PT APS. Yang pertama adalah dengan kekeluargaan. “Kalau memang enggak terima dengan kekeluargaan, ya itu ke ranah hukum,” ujarnya.
Namun sebagai orang tua dan Ketua DPRD, Anom Gumanti tetap berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. “Mohon nanti jika suatu saat mereka menghadap ke APS untuk menyelesaikan ini agar bisa diterima, tentu dengan syarat sesuai standar yang perusahaan. Kita tidak bermaksud mencampuri manajemen APS,” tegas politisi PDI Perjuangan Dapil Kuta tersebut.
Kemudian dari sisi yang lain, ujar Anom Gumanti, pihaknya akan berusaha menjadi penyeimbang antara federasi dengan APS. “Tentu kami tidak memiliki kewenangan lebih dalam lagi untuk menyelesaikan ini. Yang bisa menyelesaikan ini adalah antara pihak APS dan karyawan baik secara kekeluargaan maupun jalur hukum,” ujarnya.
Dia pun meminta manajemen PT APS untuk menyelesaikan masalah ini ke arah yang lebih baik atau win win solution. “Jadi mohon maaf mungkin Bapak merasa terganggu dengan adanya mediasi ini. Kami harus berbuka ya pak. Siapa pun pihak yang datang ke kantor ini, ke rumah rakyat ini, kami harus apresiasi. Kami beri ruang untuk bisa bertemu seperti ini,” tegasnya.
Anom Gumanti juga mengapresiasi karyawan akhirnya batal melakukan aksi demo. “Berat juga kita berpikir mereka demo, bagaimana pariwisata kita, sekarang gunung lagi meletus, cancel pesawat, kan pusing juga kita, mengganggu juga PAD kita,” ujarnya.
Ditanya kapan masalah ini selesai, Anom Gumanti menyatakan tergantung kepada kedua belah pihak. Siapa yang mengambil inisiatif duluan. “Pekerja bisa datang ke manajemen, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika pekerja mau datang, mau komunikasi, mau koordinasi, mohon diterima. Manajemen APS juga sudah bilang siap,” ujarnya sembari menambahkan, pihaknya pun mengaku siap jika diminta untuk melakukan pengawalan.
Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Mandiri mendatangi DPRD Kabupaten Badung. Mereka meminta fasilitasi dari DPRD Badung karena ada enam karyawan PT APS masih diskorsing. Sebetulnya, pihak manajemen siap mempekerjakan keenam pekerja ini namun status mereka kembali menjadi karyawan baru dengan status kontrak, tidak lagi permanen seperti sebelumnya. Inilah yang tak bisa diterima Federasi Serikat Pekerja Mandiri yang menaungi karyawan tersebut dan mengancam akan melakukan aksi demo ke Bupati dan DPRD Badung. BWN-05
