Mangupura, baliwakenews.com
Fraksi Partai Golkar DPRD Badung mendorong Pemerintah Kabupaten Badung memberi perhatian lebih serius terhadap sektor pertanian sebagai penyeimbang ketergantungan daerah terhadap sektor pariwisata. Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, IGN Saskara, mengatakan struktur pendapatan daerah masih didominasi sektor pariwisata sehingga diperlukan penguatan sektor lain, terutama pertanian, agar perekonomian Badung lebih tangguh menghadapi berbagai dinamika.
“Pendapatan Badung saat ini masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Karena itu, kami memandang sektor pertanian harus diperkuat sebagai penyeimbang, sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah,” ujar Saskara.
Menurutnya, penguatan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Ia menilai peningkatan pendapatan petani menjadi faktor penting untuk menekan alih fungsi lahan.
“Kalau kesejahteraan petani tidak ditingkatkan, godaan untuk menjual lahan akan semakin besar. Karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar sektor pertanian tetap bertahan dan berkembang,” katanya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Badung, Made Suparta, menyoroti persoalan menurunnya kualitas lahan pertanian akibat tingkat keasaman tanah yang semakin tinggi. Ia meminta pemerintah memberikan bantuan berupa perbaikan kualitas tanah, salah satunya melalui pemberian dolomit.
“Keasaman tanah di sejumlah wilayah sudah cukup tinggi sehingga memengaruhi hasil panen. Pemerintah perlu membantu petani dengan program perbaikan tanah, misalnya bantuan dolomit, agar produktivitas pertanian meningkat,” ujarnya.
Selain itu, Suparta juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan terhadap petani yang mengalami gagal panen melalui subsidi maupun program asuransi pertanian.
“Kami berharap ada jaminan perlindungan bagi petani ketika mengalami gagal panen, baik melalui subsidi maupun asuransi pertanian. Dengan begitu petani memiliki kepastian dan tetap semangat mengelola lahannya,” katanya.
Fraksi Golkar berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan, sehingga sektor pertanian mampu berkembang sekaligus menjadi penopang perekonomian daerah di tengah dominasi sektor pariwisata.
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja daerah Tahun 2025 yang baru mencapai Rp8,3 triliun atau 64,5 persen dari target. Khusus belanja modal, realisasinya hanya 47,19 persen, yang dinilai menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan.
“Hal tersebut mencerminkan bahwa alokasi dan penyerapan anggaran belum mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal sesuai prinsip value for money,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Golkar mendesak pemerintah kedepan bisa mempercepat realisasi belanja, terutama pada sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. BWN-05
