web analytics

Eka Wiryastuti Berharap Kasus Hukum yang Menjeratnya Tak Diplintir

Denpasar, baliwakenews.com

Mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang terlibat dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan meminta agar proses hukumnya tidak dikaitkan kemana-mana. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku jika kasus yang menjeratnya tidak ada kaitan dengan partai politik (parpol).

Seperti dikatakan Eka saat menjalani sidang dengan agenda pengajuan eksepsi atau membacakan nota keberatan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis 23 Juni 2022. Eka mengatakan alasannya mengajukan eksepsi untuk menggunakan hak hukumnya sebagai warga negara Indonesia. “Saya wajib menggunakan hak ini supaya seimbang pemberitaannya. Saya masih menjalani proses hukum,” katanya.

Baca Juga:  Pastikan Mobilitas Masyarakat Saat PPKM Darurat, Jaya Negara Tinjau 3 Titik Penyekatan

Eka Wiryastuti berharap, agar proses hukum yang dijalaninya dihormati dan tidak diplintir kemana-mana. “Jangan hubungkan kasus ini dengan partai mana pun. Saya disini selaku pribadi dan jangan hubungkan kemana-mana karena saya berjuang sendiri,” ucapnya.

Sedangkan koordinator penasihat hukum terdakwa Eka Wiryastuti, I Gede Wija Kusuma mengaku mengajukan keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam bacakan nota keberatan, Wija mengungkapkan tiga hal. Pertama agar kliennya yakni Eka Wiryastuti tidak dilabeli sebagai koruptor dan menghormati hak asasi manusia. “Klien kami berstatus tersangka, jika sudah ada keputusan inkrah sesuai dalam proses persidangan baru bisa dilabeli seperti itu (koruptor),” ucapnya.

Baca Juga:  Ditengah Wabah Corona, Belasan Muda-mudi Malah Trek-trekan

Selanjutnya, Wija menilai dakwaan jaksa error in persona. Menurutnya, Eka Wiryastuti sebagai bupati sedangkan I Dewa Nyoman Wiratmaja sebagai staf ahli. Dan staf ahli itu tugasnya bersifat koordinasi. “Jadi I Dewa Nyoman Wiratmaja melakukan koordinasi dengan beberapa OPD (Operasi Perangkat Daerah), kalau terjadi tindak pidana oleh I Dewa Nyoman Wiratmaja tidak bisa dibebankan ke bupati,” katanya.

Baca Juga:  Trotoar Rusak di Jalan Melati DPUPR Denpasar Terget Tuntas 3 Hari

Dan terakhir kata Wija, gugatan jaksa tidak cermat, dengan mengatakan jika kliennya didakwa melakukan penyuapan. Dan jaksa tidak menyebutkan apa yang disuap, kapan disuap. BWN-01

RELATED ARTICLES

Tinggalkan Balasan

- Advertisment -
%d blogger menyukai ini: