Dibalik Kasus Pengoplosan Pertamax ke Pertalite, Ternyata Petinggi Pertamina Mendapatkan Gaji Fantastis

Iklan Home Page

Jakarta, baliwakenews.com – Skandal pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan sejumlah petinggi Pertamina semakin menyeruak ke publik. Kasus ini mengungkap praktik ilegal pencampuran Pertamax ke Pertalite demi keuntungan pribadi, yang berujung pada kerugian besar bagi negara dan konsumen.

Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), beberapa pejabat tinggi Pertamina telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menjalankan praktik curang dengan mencampurkan Pertamax, yang memiliki nilai oktan lebih tinggi, ke dalam Pertalite sebelum dijual ke masyarakat. Akibatnya, Pertalite yang beredar di pasaran tidak sesuai standar dan berpotensi merusak kendaraan konsumen.

Baca Juga:  Kasus Penyerangan Warga di Deli Serdang, Kodam Pastikan Akan Usut Tuntas

Di tengah hebohnya kasus ini, publik mulai mempertanyakan berapa besar gaji para petinggi Pertamina yang terlibat dalam skandal ini. Berdasarkan data yang dihimpun, gaji pejabat tinggi di Pertamina bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Seorang direktur di Pertamina, misalnya, disebut menerima gaji pokok sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan, belum termasuk tunjangan dan bonus kinerja yang bisa mencapai miliaran rupiah per tahun. Bahkan, untuk posisi komisaris utama, total pendapatan per tahunnya bisa mencapai Rp8 miliar hingga Rp10 miliar.

Baca Juga:  Ibu Siaga, Menanam Tanaman Obat Keluarga

“Ini sangat ironis. Dengan gaji sebesar itu, masih ada oknum yang melakukan praktik ilegal demi keuntungan pribadi,” ujar seorang pengamat energi dari Universitas Indonesia, yang menyoroti kurangnya transparansi dalam tata kelola perusahaan BUMN ini.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang terbukti terlibat dalam kasus ini. “Kami tidak akan pandang bulu. Semua yang terbukti bersalah akan menghadapi proses hukum yang berlaku,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung dalam konferensi pers.

Baca Juga:  Badung Akan Tata Sarana Utilitas Terpadu Fiber Optic

Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan BBM nasional. Skandal ini juga memperkuat desakan agar Pertamina lebih diawasi secara ketat agar praktik serupa tidak terjadi lagi di masa depan. BWN-01

Iklan Home Page
RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment - Iklan Lapor PajakIklan Nyepi Pemkab BadungIklan Idul Fitri Pemkab BadungIklan Idul Fitri Pemprov. BaliIklan Nyepi Pemprov. BaliIklan BWNIklan Nyepi PDAM BadungIklan Nyepi DPRD Badung Iklan UNWAR