baliwakenews.com – Dalam sistem ekonomi kapitalis, kekayaan sering kali bertumpu pada keberadaan kelas pekerja. Banyak pengamat ekonomi menilai bahwa orang miskin bukan sekadar bagian dari sistem, tetapi merupakan aset bagi para kapitalis yang menggantungkan keuntungan mereka pada tenaga kerja murah dan konsumsi massal.
Eksploitasi Tenaga Kerja Murah
Salah satu alasan utama mengapa kaum miskin dianggap sebagai “aset” adalah karena mereka menyediakan tenaga kerja murah bagi perusahaan-perusahaan besar. Dengan upah yang relatif rendah, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Fenomena ini banyak terlihat di sektor manufaktur, perkebunan, dan jasa, di mana buruh sering kali bekerja dalam kondisi yang minim perlindungan dan kesejahteraan.
Ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Budi Santoso, menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari mekanisme kapitalisme itu sendiri. “Sistem ini bekerja dengan memastikan bahwa selalu ada kelompok yang terpaksa menerima pekerjaan berupah rendah. Tanpa adanya pekerja miskin, kapitalis akan kesulitan memperoleh tenaga kerja murah,” ujarnya.
Konsumen yang Tak Punya Pilihan
Selain sebagai tenaga kerja, kaum miskin juga menjadi target utama bagi industri berbasis konsumsi. Dengan daya beli yang terbatas, mereka sering kali terjebak dalam pola konsumsi yang menguntungkan korporasi, seperti kredit berbunga tinggi, pinjaman online, atau produk-produk kebutuhan dasar dengan harga yang terus meningkat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024, lebih dari 60% pengeluaran masyarakat kelas bawah dihabiskan untuk kebutuhan pangan dan transportasi. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi terus memastikan bahwa pendapatan mereka kembali ke kantong kapitalis melalui kebutuhan dasar yang tidak bisa dihindari.
Pemerintah dan Kebijakan yang Mendukung
Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan ekonomi sering kali lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan pekerja. Insentif pajak, regulasi tenaga kerja yang fleksibel, serta privatisasi layanan publik adalah beberapa kebijakan yang secara tidak langsung memperkuat ketimpangan ekonomi.
“Alih-alih menciptakan sistem yang lebih adil, kebijakan justru memperkuat posisi kapitalis dengan memberikan mereka keleluasaan untuk terus memanfaatkan tenaga kerja murah,” kata analis ekonomi, Rahmawati Siregar.
Solusi dan Harapan
Meski sistem kapitalisme sulit diubah dalam waktu singkat, banyak pihak mendorong solusi seperti peningkatan upah minimum, jaminan sosial yang lebih kuat, serta regulasi ketat terhadap perusahaan yang mengeksploitasi buruh. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan akses pendidikan dapat menjadi langkah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
Pada akhirnya, apakah orang miskin akan terus menjadi “aset” bagi orang kaya atau mampu keluar dari jerat sistem ini, sangat bergantung pada kebijakan yang diambil serta kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka. BWN-01
