Mangupura, Baliwakenews.com
Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Kamis (9/4). Rapat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025 sekaligus mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada, didampingi Wayan Edi Sanjaya dan Made Sudira. Turut hadir anggota Komisi II yakni Wayan Sukses, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, Made Suparta, serta I Nyoman Artawa.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti sejumlah target kinerja OPD yang belum tercapai sepanjang 2025. Kondisi ini disebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkab Badung. Kendati demikian, DPRD menegaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi prioritas.
“Kami sudah mengingatkan empat OPD terkait agar program yang menyentuh persoalan krusial seperti kemacetan, banjir, dan sampah tetap menjadi atensi utama ke depan,” ujar Made Sada usai rapat.
Pada sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebut telah melakukan berbagai langkah penanganan banjir, mulai dari normalisasi sungai hingga pembenahan saluran drainase guna mengurangi titik genangan di wilayah Badung. Program tersebut dipastikan akan dimaksimalkan sepanjang tahun 2026.
Sementara itu, persoalan sampah menjadi perhatian serius dewan. Komisi II menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD, khususnya antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta PUPR, guna menjaga citra pariwisata Badung dari potensi travel warning negara luar.
“Permasalahan sampah memang mulai tertangani, tetapi sebelum operasional PSEL berjalan, pemerintah harus memastikan kapasitas penanganan sampah tetap memadai,” tegasnya.
Di sektor permukiman, DPRD juga menyoroti masih adanya sekitar 1.200 pengajuan program bedah rumah yang belum terealisasi. Komisi II meminta program tersebut dituntaskan pada 2026 agar tidak muncul citra kawasan kumuh di daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Bali.
“Kita tidak ingin masih ada kawasan kumuh di Badung. Hal-hal krusial seperti ini harus diselesaikan dengan baik,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Selain itu, pada sektor pariwisata, DPRD mendorong agar promosi destinasi tetap digencarkan, baik di dalam maupun luar negeri. Promosi secara Business to Business (B2B) maupun tatap muka dinilai penting untuk mengklarifikasi berbagai isu negatif yang berkembang, termasuk persoalan banjir dan sampah.
“Walaupun Bali mendapat predikat destinasi terbaik dunia, kita tidak boleh terlena. Promosi harus terus berjalan untuk menepis isu negatif dan menunjukkan bahwa destinasi kita tetap yang terbaik,” pungkasnya. BWN-05
