Mangupura, baliwakenews.com
Sampah kiriman yang rutin menghantam pesisir Pantai Kedonganan setiap musim angin barat kembali menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata kawasan tersebut. Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pesisir Kedonganan (BPKP2K) menilai, selama penanganan masih bersifat sementara, kawasan wisata hanya akan terus berada dalam kondisi darurat yang berulang setiap tahun.
Ketua BPKP2K, I Made Pakris, menegaskan bahwa persoalan sampah kiriman bukan fenomena baru. Selama hampir 15 tahun terlibat dalam pengelolaan kawasan, ia menyebut siklus sampah laut selalu terjadi antara Oktober hingga April, dengan volume yang meningkat tajam dan membutuhkan upaya ekstra agar aktivitas pariwisata tetap berjalan normal.
“Setiap musim angin barat, sampah kiriman pasti datang. Yang jadi masalah, penanganannya dari dulu sampai sekarang masih jangka pendek. Padahal dampaknya langsung ke citra pariwisata Kedonganan,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Pakris, sampah yang berasal dari aktivitas pelaku usaha di kawasan Pantai Kedonganan relatif terkendali. Justru ancaman terbesar datang dari sampah laut lintas wilayah yang masuk secara masif dan tidak bisa dikendalikan oleh pengelola lokal.
Untuk menjaga kebersihan kawasan, sejak awal BPKP2K telah membentuk bidang khusus kebersihan sebagai bagian dari penerapan konsep Sapta Pesona. Pembersihan harian hingga penanganan sampah musiman dilakukan secara rutin, didukung oleh gotong royong masyarakat Desa Kedonganan, komunitas lokal, serta bantuan personel dan alat berat dari DLHK Badung.
Namun, persoalan menjadi semakin kompleks ketika muncul wacana penutupan TPA Suwung. Selama ini, seluruh sampah kiriman dari Pantai Kedonganan ditampung sementara sebelum diangkut ke TPA tersebut. Ketidakpastian ini sempat membuat pengelola kewalahan, bahkan terpaksa menumpuk sampah di sekitar pantai sebagai langkah darurat.
“Kalau TPA ditutup sementara sampah terus datang, pariwisata bisa lumpuh. Kami tidak mungkin membiarkan sampah menggunung di kawasan wisata,” ungkap Pakris.
Melalui koordinasi intensif dengan Plt DLHK Badung hingga pertemuan bersama Bupati dan Wakil Bupati Badung, akhirnya disepakati penggunaan kembali lahan warga sebagai lokasi penitipan sementara sampah. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak langsung terhadap kunjungan wisatawan, meski tetap diakui bukan solusi permanen.
Pakris menekankan, akar masalah sampah kiriman berada di hulu dan melibatkan banyak daerah, bahkan lintas provinsi. Saat musim angin barat, Bali menjadi penerima sampah laut, sementara pada musim angin timur, sampah dari Bali berpotensi terbawa ke wilayah lain seperti Jawa.
“Ini masalah bersama. Kalau tidak ada kebijakan lintas wilayah dari pemerintah pusat, Bali akan terus jadi ‘penerima akhir’ sampah laut,” tegasnya.
BPKP2K berharap pemerintah pusat dan daerah segera menyusun kebijakan komprehensif, mulai dari pengelolaan sampah di daerah asal hingga sistem penanganan sampah laut yang berkelanjutan. Tanpa langkah menyeluruh, kawasan wisata seperti Pantai Kedonganan akan terus menghadapi ancaman tahunan yang menggerus kualitas lingkungan dan citra pariwisata Bali. BWN-04
