Jakarta, baliwakenews.com
Pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lebih dari 50 persen berpotensi melemahkan sistem peringatan dini bencana di Indonesia. Dengan total pemangkasan mencapai Rp 1,423 triliun, akurasi informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami terancam menurun drastis, yang bisa berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran ini membuat ketepatan prediksi cuaca dan bencana turun dari 90 persen menjadi hanya 60 persen. Selain itu, kecepatan peringatan dini tsunami yang sebelumnya bisa disampaikan dalam waktu 3 menit kini diperkirakan melambat hingga 5 menit atau lebih. Penyebaran informasi terkait gempa bumi dan tsunami juga diperkirakan berkurang hingga 70 persen.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami juga menurun hingga 70 persen,” ujar Muslihhuddin, sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).
Dampak lain dari pemotongan ini adalah terhentinya pemeliharaan ribuan alat pemantau cuaca dan gempa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hampir 600 sensor pemantau gempa bumi dan tsunami sudah melewati usia pakainya dan kini terancam tidak dapat diperbaiki atau diganti. Hal ini dapat memperlambat deteksi bencana dan meningkatkan risiko keterlambatan respons pemerintah dalam menghadapi kejadian ekstrem.
Selain itu, modernisasi sistem BMKG pun terhambat, yang berdampak pada berbagai sektor seperti transportasi udara dan laut, ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan sumber daya air. Tanpa sistem yang mutakhir, keselamatan penerbangan dan pelayaran dapat terganggu akibat informasi cuaca yang kurang akurat.
Menyadari besarnya ancaman terhadap mitigasi bencana, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Muslihhuddin menegaskan bahwa peran BMKG dalam menjaga ketahanan negara dan melindungi masyarakat dari bencana tidak bisa diabaikan.
“Oleh karena itu, diperlukan dukungan maksimal untuk membangun masyarakat yang tahan bencana,” katanya.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, termasuk gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem. Jika anggaran untuk pemantauan dan mitigasi bencana terus dikurangi, dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat keterlambatan informasi dan kurangnya kesiapsiagaan.
Pemotongan anggaran ini menuai kekhawatiran di berbagai kalangan, terutama di tengah meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim. Pengurangan anggaran yang begitu besar berpotensi menempatkan jutaan nyawa dalam risiko, karena keterlambatan deteksi dan penyebaran informasi dapat memperburuk dampak bencana.
Kini, keputusan ada di tangan pemerintah: apakah efisiensi anggaran lebih penting dibandingkan keselamatan masyarakat? Jika dispensasi anggaran BMKG tidak segera diberikan, Indonesia bisa menghadapi masa depan yang lebih rawan terhadap bencana dengan sistem peringatan dini yang tidak lagi bisa diandalkan. BWN-01
