Denpasar, baliwakenews.com
Krisis air di Bali memang belum menjadi perhatian serius pemerintah, namun penurunan muka air tanah hingga 29 meter dan intrupsi air laut di kawasan pesisir seperti Sanur, Kuta, dan Kerobokan serta defisit debit Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan – 407 liter/detik ( 2024) menunjukkan betapa parah masalah ini. Eksploitasi air di wilayah wisata, seperti lebih dari 1.000 sumur bor, juga memperburuk situasi.
Untuk mengatasi krisis ini, penyusunan Peta Jalan Air Bali sangat penting. Peta jalan ini bertujuan untuk menyatukan kebijakan lintas sektor dan wilayah, memulihkan daerah tangkapan dan imbuhan air, serta memperkuat Subak dan desa adat sebagai penjaga lanskap air.
Dalam rangka memperkuat penyusunan Peta Jalan Air Bali melalui penyebarluasan hasil kajian kebijakan serta mendorong keterlibatan publik dalam tata kelola air yang inklusif, IDEP Foundation bersama tim riset dari Universitas Brawijaya menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Kesenjangan Kebijakan Tata Kelola Air Bali (Policy Gap Analysis) dan penyandingannya dengan Notula Peta Jalan Air Bali 2024, di Denpasar Pada Selasa 28 Oktober 2025.
Kegiatan menghadirkan narasumber Dewa Ayu Putu Eva Wisanti, S.IP., MSi., Ph.D yang berbicara tentang Water Governance dan Dr. Anggun Trisnanto Hari Susilo, S.IP., M.IDEA., berbicara tentang Quality Of Policy.
Kegiatan ini juga menjadi forum multipihak yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha, serta media untuk mendiskusikan hasil riset berbasis bukti dan arah kebijakan perlindungan sumber daya air di Bali.
Peta Jalan Air Bali menegaskan enam arah perubahan utama yaitu :
1.Menyatukan kebijakan listas sektor dan wilayah
2.Memulihkan daerah tangkapan dan imbuhan air
3.Memperkuat subak dan desa adat sebagai penjaga lanskap air
4.Mendorong Insentif Konservasi: Mendorong pembayaran untuk layanan ekosistem (Payment for Ecosystem Services) untuk meningkatkan konservasi air.
5.Mengembangkan Sistem Data dan Riset: Mengembangkan sistem data dan riset yang terbuka untuk memantau dan mengelola sumber daya air.
6.Memperjuangkan Payung Hukum Air: Memperjuangkan payung hukum air yang komprehensif untuk melindungi sumber daya air.
“Dengan demikian, Peta Jalan Air Bali diharapkan dapat menjadi alat perubahan paradigma untuk membangun sistem tata kelola air yang berkeadilan ekologis dan menyatukan kebijakan dan aksi lintas batas administratif,” ujar Anggun Trisnanto.
Dikatakan proses penyusunan Perda 4/2019 yang dianggap akar masalah karena Perda ini memperkuat posisi desa adat namun berpotensi menggeser kewenangan subak. Padalah subak berfungsi sebagai penjaga air di Bali. “Saat ini kewenangan menjadi tumpang tindih, sehingga tidak ada yang serius dan bertanggungjawab penuh menangani masalah air,” tukasnya.
Disisi lain dikatakan saat ini diperlukan kegiatan konkrit yang sifatnya pararel berjalan bersama menaruh permasalahan air sebagai prioritas. “Kami akan coba dengan kegiatan yang sifat komunity developer jadi misalkan ada usulan untuk menanam bambu untuk menjaga kualitas air. Jadi kita berangkat dari solusi yang paling bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Sementara sebagai upaya konservasi air yang paling mudah dilakukan ohen masyarakat adalah dengan bijak menggunakan air. “Ini yang paling mudah yang bisa mereka lakukan yaitu menggunakan air seefisien mungkin. Misalnya kalau kita ketemu dengan kran yang bocor atau dibiarkan mengalir terus, ini yang perlu diperhatikan, memang trelihat sepele tapiu sebetulnya intervensi kecil ini tapi dampaknya besar,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya mengajak semua puhak untuk bersama mengkampanyekan penggunaan air yang efisien. “Hal ini perlu ditanamkan sejak dini, paling tidak kita tanamkan pada anak-anak bahwa air itu bisa habis loh! Kami di kampus itu melakukan eksperimen tentang bagaimana anak itu menjadi duta air, sehingga tumbuh kepedulian untuk merawat dan menjaga air,” pungkasnya. BWN-03
