Denpasar, baliwakenews.com
Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan perilaku layanan keuangan, keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi perhatian serius para pengelola lembaga keuangan adat di Bali. Tak sekadar agenda rutin tahunan, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Provinsi Bali tahun ini menjadi momentum untuk merumuskan strategi menjaga eksistensi LPD agar tetap menjadi tulang punggung ekonomi Desa Adat di masa depan.
Rakerda yang dihadiri pengurus BKS-LPD tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan se-Bali serta mendapat dukungan Lembaga Pemberdayaan LPD (LP-LPD) Bali itu difokuskan pada evaluasi kinerja, penyusunan program kerja, dan penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi tantangan baru sektor keuangan.
Kepala BKS-LPD Provinsi Bali, Nyoman Cendikiawan, menegaskan bahwa penguatan LPD tidak bisa hanya bertumpu pada capaian masa lalu. Lembaga keuangan milik Desa Adat tersebut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai institusi berbasis nilai-nilai adat.
“LPD saat ini telah berusia 42 tahun. Tantangan yang dihadapi tentu berbeda dengan saat pertama kali dibentuk. Karena itu, keberlanjutan LPD harus dilihat secara komprehensif, mulai dari sejarah pembentukannya, kondisi saat ini, hingga kesiapannya menghadapi masa depan,” ujarnya di sela Rakerda, Jumat (12/6).
Menurutnya, forum Rakerda menjadi ruang strategis untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi LPD di lapangan sekaligus menyusun langkah-langkah antisipatif agar lembaga tersebut tetap sehat dan kompetitif.
Tiga agenda utama menjadi fokus pembahasan dalam Rakerda kali ini. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Kedua, menyusun rencana kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketiga, menyelaraskan program antara BKS-LPD tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan agar pembinaan terhadap LPD berjalan lebih efektif.
“Melalui evaluasi ini kita ingin mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Semua aspirasi dari pengurus di daerah menjadi bahan penting dalam penyusunan program ke depan,” katanya.
Lebih jauh, Nyoman menilai keberhasilan LPD selama lebih dari empat dekade tidak lepas dari kemampuan lembaga tersebut menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan nilai sosial budaya Desa Adat. Namun di era digital saat ini, transformasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah pola transaksi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Karena itu, LPD dituntut meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan agar tidak tertinggal.
“LPD harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan digitalisasi sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi menjadi penting, tetapi nilai-nilai adat yang menjadi fondasi lembaga ini tetap harus dijaga,” tegasnya.
Dalam perspektif filosofi Bali, Nyoman mengibaratkan perjalanan LPD dengan konsep atitam, wartamanam, nagatam yang menekankan pentingnya memahami masa lalu, memperkuat masa kini, dan menyiapkan masa depan secara berkelanjutan.
Selain membahas program kerja, Rakerda juga menjadi forum konsolidasi antarpengurus BKS-LPD se-Bali. Berbagai masukan dari tingkat kecamatan dan kabupaten dihimpun untuk menjadi bahan rekomendasi organisasi dalam memperkuat tata kelola dan pembinaan LPD.
Dukungan terhadap berbagai program penguatan kelembagaan selama ini, lanjutnya, juga ditopang melalui kontribusi yang dikelola LP-LPD dan BKS-LPD. Skema tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan lembaga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan keberlangsungan LPD sebagai aset ekonomi Desa Adat.
Melalui Rakerda ini, BKS-LPD dan LP-LPD Bali berharap terbangun sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan transformasi digital, sehingga LPD tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang sebagai lembaga keuangan berbasis adat yang modern, sehat, dan tetap dipercaya krama Desa Adat di seluruh Bali. BWN-05
