Nasional, Baliwakenews.com — Pemerintah bersama DPR RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi undang-undang. Dalam postur anggaran tersebut, belanja negara ditetapkan mencapai Rp4.106,3 triliun dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 menjadi undang-undang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan fiskal 2027 tetap diarahkan ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap dilakukan secara terarah dan terukur agar keberlanjutan serta kredibilitas fiskal tetap terjaga.
“Fiskal harus hadir menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan.
Dalam APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, sehingga kebutuhan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Selain program prioritas tersebut, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, hingga diplomasi ekonomi.
Dari sisi sektoral, anggaran pendidikan menjadi salah satu alokasi terbesar dengan nilai Rp824 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp195,3 triliun bagi ketahanan pangan.
Suahasil menegaskan, struktur APBN 2027 dirancang bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat pembangunan serta perlindungan masyarakat.
Dengan disahkannya APBN 2027, pemerintah berharap kebijakan fiskal tersebut mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan serta kredibilitas fiskal.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas proses pembahasan APBN 2027 yang berlangsung dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan postur anggaran yang dinilai lebih matang dan akuntabel. BWN-07
