Denpasar, Baliwakenews.com
Meski Pemerintah Provinsi Bali kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, empat fraksi di DPRD Bali menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sorotan utama mengarah pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp712 miliar, rendahnya efektivitas Pungutan Wisatawan Asing (PWA), hingga serapan belanja daerah yang dinilai belum optimal.
Kritik tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu yang paling tajam menyoroti besarnya SILPA yang mencapai sekitar Rp712 miliar. Menurut Juru Bicara Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur dari raihan opini WTP ataupun efisiensi anggaran.
“Keberhasilan pengelolaan APBD tidak boleh hanya diukur dari efisiensi anggaran atau opini WTP, tetapi sejauh mana belanja daerah mampu menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Golkar juga mendesak Pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengintegrasikan sistem pembayaran PWA dengan tiket penerbangan internasional maupun Visa on Arrival, mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), mengoptimalkan pengelolaan Menara Turyapada melalui skema kemitraan, hingga menyusun regulasi pembayaran imbal jasa lingkungan.
Sorotan serupa datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Meski mengapresiasi keberhasilan meraih opini WTP ke-13, fraksi ini mengingatkan agar prestasi administratif tersebut dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja daerah.
Fraksi PDIP mencatat realisasi pendapatan daerah telah mencapai 105,82 persen dari target. Namun di sisi lain, realisasi belanja baru mencapai 88,42 persen sehingga menyisakan SILPA sebesar Rp712,87 miliar.
“Opini WTP hendaknya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi PDIP, Anak Agung Gede Agung Suyoga.
PDIP meminta pemerintah mengevaluasi besarnya SILPA agar tidak menjadi indikator tertundanya program pembangunan, sekaligus mendorong penerapan kebijakan fiskal berbasis jasa lingkungan.
Fraksi Gerindra-PSI juga mempertanyakan efektivitas PWA yang realisasinya baru mencapai Rp369,02 miliar atau sekitar 73,8 persen dari target. Fraksi menilai masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap maksimal.
“Efektivitas PWA dan transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari PWA wajib merujuk pada ketentuan perda. Kami juga memandang perlu adanya dukungan regulasi dari pemerintah pusat agar potensi penerimaan ini dapat dioptimalkan,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa.
Selain PWA, fraksi ini menyoroti batalnya rencana pinjaman daerah sebesar Rp530 miliar, besarnya SILPA, persoalan pengelolaan sampah yang dinilai sudah memasuki tahap krisis, hingga perlunya memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem meminta Pemerintah Provinsi Bali segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi juga menyoroti pengelolaan hibah, dugaan kelebihan pembayaran proyek Menara Turyapada, pengelolaan aset daerah, rendahnya serapan belanja modal tanah, hingga SILPA yang masih tinggi.
Melalui pandangan umum yang dibacakan I Gusti Ayu Mas Sumatri, Demokrat-NasDem mendorong pemerintah mempertahankan kinerja pendapatan tanpa membebani masyarakat, meningkatkan kualitas belanja agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan rakyat, serta menekan SILPA melalui perencanaan anggaran yang lebih akurat.
Secara keseluruhan, keempat fraksi sepakat bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi momentum memperbaiki kualitas pengelolaan APBD. Optimalisasi pendapatan, peningkatan efektivitas belanja, percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta penyelesaian persoalan strategis seperti pengelolaan sampah, aset daerah, dan ketimpangan pembangunan dinilai menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang. BWN-03
