Gianyar, baliwakenews com.
GERCEP, GEBER, GASPOL yang menjadi slogan Menparekraf Dr. H. Sandiaga Salahudin Uno terlihat jelas pada pertemuan singkat bersama Kadin Bali di Desa Wisata Taro, Gianyar, Jumat (29/1/2021). Acara diskusi merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal Kadin Bali sowan ke hotel Inna Kuta tempat menginap Sandiaga Uno pagi harinya atas intruksi Ketum Kadin Pusat Rosan. Dimana akhirnya diundang untuk pertemuan lanjutan dan dinner di Desa Wisata Taro Gianyar sekaligus menyaksikan wisata kunang kunang. Acara dihadiri langsung oleh Ketua Umun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Bali, Made Ariandi yang didampingi Wakil Ketua bidang Pariwisata Agus Maha Usadha (divisi DTW) dan Dr.(C). I Made Ramia Adnyana, SE.,MM.,CHA (divisi akomodasi). Turut hadir Kadisparda Provinsi Bali Bapak Putu Astawa, Kadisparda Gianyar, Camat Tegallalang, Kades Taro, Ketua Pokdarwis Desa Taro serta undangan lainnya.
Dalam pertemuan yang sangat casual tersebut Menparekraf ingin mendapatkan masukan dari Kadin Bali terkait program pemulihan ekonomi daerah khususnya bidang pariwisata yang menjadi lokomotif perekonomian di Bali. “Kami di Bali berharap pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dapat segera menetapkan actionable program berdasar diskusi dan rapat-rapat yang telah berjalan sejak tahun lalu. Pemulihan ini tidak bisa sekaligus, kami sadari memang harus bertahap maka kami harap program jangka pendek yg actionable ini harus segera diluncurkan. Contohnya alternatif stimulus bagi Bali dari kalangan investasi seperti apa, karena Bali butuh bantuan dana yang besar. Jika bisa pemerintah bisa mendorong para investor agar membantu pendanaan selain dari pemerintah sendiri” kata Made Ariandi.
Menanggapi hal tersebut Sandiga Uno serta merta menelpon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia . “Atas permintaan kanda-kanda saya di Kadin Bali, kita langsung telpon saudara saya Pak Bahlil sekarang. Ini harus cepat dan saya akan ajak beliau datang ke Bali dalam kunjungan berkantor di sini bulan depan. Tentunya bersama para investor juga agar ini bisa cepat realisasinya, seperti apa yang kita mau dan bagaimana mekanismenya” kata Sandi.
Dalam kesempatan tersebut, Ramia Adnyana melaporkan dengan kondisi pariwisata Bali yang mati suri sejak Maret 2020 lalu ini dia berharap pemerintah agar memastikan langkah-langkah konkrit yang berdampak secepatnya secara bertahap. “Pengetatan pengunjung ke Bali sudah, audit CHSE sudah ribuan tempat usaha, akhirnya PPKM . Ini kan berpengaruh terhadap upaya kami dalam membangun trust pada wisatawan. Kami dari Kadin Bali sangat mendukung dan setuju dengan konsep pemprov Bali dengan Masyarakat Produktif Aman Covid (MPAC), pemerintah pusat harus mendukung hal tersebut juga dengan menyerap dan mempermudah akses-akses yang dibutuhkan Bali, agar kami tetap bisa survive dan bertahan ditengah badai Covid-19 yang maha dahsyat. Karena di pariwisata saja kami di Bali ada hampir 75 ribu tenaga kerja yang telah dirumahkan dan bahkan tanpa gaji sesuai data September 2020 lalu,”“ ujar Ramia yang juga Ketua DPD MASATA Bali dan Waketum DPP IHGMA ini.
Dari sisi investasi ditambahkan Agus Maha Usada yang juga menjabat Ketua NCPI Bali bahwa Kadin Bali telah merancang beberapa pola investasi sebagai injeksi pemulihan ekonomi daerah. “Jadi semua harus sesuai data, alokasi yang jelas dan transparan. Kami yakin dengan kajian yang tepat dan matang melibatkan pelaku usaha di daerah program re-injection fund berupa pola investasi yang berkelanjutan dan strategis akan mampu mengakselerasi recovery program ini” katanya.
Ditambahkan Ketua Kadin Bali, Made Ariandi program vaksin Mandiri atau vaksin gotong royong yang mesti mendapat prioritas untuk membangun kepercayaan pasar baik domestik maupun internasional sesuai arahan Ketum Kadin Indonesia. Sementara teknis pelaksanaan vaksin gotong royong dan vaksin mandiri masih digodok oleh Kadin Indonesia Pusat. Melalui dana recovery sektor pariwisata yang diarahkan ke vaksin dengan target 1.2 juta pekerja di sektor pariwisata akan mampu menumbuhkan dan membangkitkan kepercayaan publik terhadap Bali. “Dan ini seiring dengan konsep FCC (Free Covid Corridor ) yang di programkan Pak Menteri,” ujar Ariandi sembari mengungkapkan hasil diskusi dengan Kemenparekraf dengan Kadin Bali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur Bali sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Bali. BWN-04
