Mangupura, baliwakenews.com
Indonesia menunjukkan kepemimpinan kuat dalam isu kekayaan intelektual kawasan dengan mendorong pembenahan sistem royalti musik digital dalam Pertemuan ke-78 ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang berlangsung 6–10 April 2026 di Legian, Kuta.
Tak sekadar menjadi tuan rumah, Indonesia tampil sebagai penggerak utama dengan membawa agenda strategis yang menitikberatkan pada keadilan bagi para kreator di tengah pesatnya transformasi digital.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menegaskan bahwa persoalan royalti digital telah menjadi tantangan lintas negara, khususnya bagi negara berkembang di kawasan ASEAN. Karena itu, diperlukan langkah kolektif untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.
Sebagai bentuk konkret, Indonesia mengajukan Proposal Indonesia berupa Instrumen Internasional yang Mengikat Secara Hukum terkait Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Lingkungan Digital. Inisiatif ini menjadi bagian dari Strategy Initiatives dalam mendukung ASEAN Intellectual Property Action Plan 2030.
“Indonesia mengusulkan langkah strategis untuk memperbaiki kesejahteraan pemilik hak cipta sekaligus memperkuat ekonomi regional,” ujar Hermansyah dalam pembukaan di Padma Hotel Legian, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital melalui platform streaming belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem distribusi royalti yang adil. Akibatnya, banyak kreator, terutama dari negara berkembang belum memperoleh imbalan yang proporsional.
“Masih ada persoalan transparansi, fragmentasi metadata, hingga ketimpangan remunerasi yang perlu diselesaikan bersama,” jelasnya.
Melalui proposal tersebut, Indonesia mendorong prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai fondasi tata kelola royalti global yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Lebih jauh, Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk mengambil peran lebih aktif dalam membentuk standar global, mengingat ekosistem digital dan industri kreatif yang bersifat lintas batas.
“Kreativitas dan pasar digital bersifat global, sehingga tata kelolanya harus dibangun melalui kerja sama internasional yang kuat dan adil,” tambahnya.
Selain isu royalti, forum ini juga menghasilkan penguatan kerja sama teknis melalui peluncuran ASEAN Patent Examination Co-operation Plus (ASPEC+), yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan paten serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di kawasan.
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI, Yasmon, menyebut pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan integrasi kebijakan kekayaan intelektual di Asia Tenggara.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan standar, meningkatkan layanan, serta memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan era digital,” ujarnya.
Diikuti oleh sekitar 73 perwakilan dari negara anggota ASEAN dan mitra dialog, AWGIPC ke-78 juga dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat diplomasi melalui promosi produk indikasi geografis khas Bali. Upaya ini menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya berdampak pada inovasi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan pelestarian budaya.
Melalui kepemimpinan aktif di forum ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai motor penggerak dalam mendorong ekosistem kekayaan intelektual ASEAN yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kreator di era digital. BWN-04
