Jembrana, Baliwakenews.com
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster mendorong para kader Posyandu untuk lebih gerak cepat (gercep) dalam merespons kebutuhan masyarakat. Ia berharap kader Posyandu tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tetapi juga menjadi sosok yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina dan Berbagi” yang digelar di Wantilan Pura Puseh Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Putri Koster menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan seperti sebelumnya. Seiring dengan kebijakan baru pemerintah, peran Posyandu telah diperluas mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Posyandu sekarang tidak hanya menangani kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Transformasi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang menempatkan Posyandu sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan desa dengan peran yang lebih luas.
Untuk memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan peran tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali akan menggelar Bimbingan Teknis Bina Kader Posyandu se-Bali pada 10–12 Maret 2026 di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Putri Koster berharap kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan para kader untuk meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan dalam melayani masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar kader Posyandu lebih peka terhadap persoalan sosial di lingkungan sekitar. Menurutnya, kader dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam mencari solusi berbagai permasalahan warga.
“Misalnya ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel untuk membantu mencarikan solusi,” jelasnya.
Untuk mendukung pendidikan masyarakat, ia juga mengingatkan adanya program Satu Keluarga Satu Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, kader Posyandu juga diharapkan ikut membantu penanganan berbagai persoalan sosial lain seperti penyalahgunaan narkoba dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan berkoordinasi bersama pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Putri Koster yang juga menjabat sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) turut mengajak kader Posyandu mengambil peran aktif dalam gerakan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Ia mendorong masyarakat memanfaatkan tong komposter atau teba modern untuk mengolah sampah organik dari rumah tangga, sementara sampah anorganik dapat dikelola melalui TPS3R maupun TPST.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana Ny. Ani Setiawarini Kembang Hartawan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada kader Posyandu di daerahnya.
“Ini merupakan kehormatan bagi kami karena Ibu Putri Koster berkenan hadir dan memberikan pembinaan langsung kepada kader Posyandu di Jembrana,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Putri Koster di Desa Pulukan dan Desa Madewi menjadi motivasi bagi kader Posyandu untuk semakin mengoptimalkan pelaksanaan program yang kini mencakup enam bidang pelayanan.
Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Provinsi Bali juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada 132 kader Posyandu di Desa Pulukan dan Desa Madewi. Setiap paket bantuan berisi 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.
Kegiatan bakti sosial juga diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata mengenai transformasi Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa Posyandu yang sebelumnya dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) kini bertransformasi menjadi Posyandu enam SPM sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Dengan perubahan tersebut, Posyandu tidak hanya berfungsi memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan. BWN-03
